Bontang Perkuat Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak

Pemkot Bontang memperkuat kelembagaan kelurahan agar perlindungan perempuan dan anak berjalan lebih cepat, dekat, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

BONTANG – Kelurahan di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), didorong menjadi garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penguatan itu dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui advokasi kelembagaan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli dan Layak Anak di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Selasa (26/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bontang memperkuat sistem perlindungan warga dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Fokusnya tidak hanya pada penanganan kasus, tetapi juga membangun lingkungan tinggal yang aman, inklusif, berkeadilan sosial, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta anak.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni membuka kegiatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kemajuan kota tidak cukup diukur dari pembangunan fisik semata. Menurut dia, kualitas perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.

“Ketika berbicara tentang kemajuan sebuah kota, bukan hanya infrastrukturnya yang menjadi ukuran, tetapi sejauh mana kota tersebut mampu memberikan perlindungan yang aman dan nyata bagi perempuan serta anak-anak,” ujar Neni memberikan arahan keteladanan, sebagaimana dilansir Ppid Setda, Selasa (26/05/2026).

Kegiatan ini melibatkan lurah se-Bontang, perwakilan camat, serta Kader Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM). Pemkot Bontang menilai keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi pentaheliks yang berkelanjutan.

Sinergi tersebut mencakup peran pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, media, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama tumbuh kembang anak. Dengan pelibatan banyak pihak, sistem perlindungan di tingkat kelurahan diharapkan lebih cepat merespons potensi kekerasan maupun persoalan sosial di masyarakat.

Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapat penguatan kebijakan dari narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim, Nova Paranoan. Materi tersebut diarahkan agar aparatur kelurahan dan kader memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program di lapangan.

Neni turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam perlindungan kelompok rentan. Komitmen tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung Bontang mempertahankan predikat sebagai Kota Layak Anak.

Sebagai penegasan langkah bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen Penguatan Kelembagaan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli dan Layak Anak. Penandatanganan dilakukan Wali Kota Bontang bersama perwakilan camat, lurah, dan kader PPATBM sebagai dasar penguatan program perlindungan di tingkat kelurahan.

Pemkot Bontang berharap komitmen tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan menjadi kerja nyata di lingkungan masyarakat. Dengan kelembagaan kelurahan yang lebih kuat, perlindungan perempuan dan anak di Bontang diharapkan semakin cepat, dekat, dan berkelanjutan. []

Redaksi