Obat Makin Mahal, Pasien di Tangerang Dapat Jatah Lebih Sedikit

Kenaikan harga obat hingga 20 persen akibat pelemahan rupiah dan kenaikan BBM membuat faskes milik Pemkab Tangerang menyesuaikan jatah obat pasien.

BANTEN – Fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai menyesuaikan pemberian obat kepada pasien setelah harga obat melonjak sekitar 15 hingga 20 persen akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi itu membuat anggaran kesehatan daerah ikut tertekan karena industri farmasi nasional masih bergantung pada bahan baku impor, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat (12/06/2026).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan kenaikan harga obat tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga dirasakan secara nasional. Menurut dia, gejolak nilai tukar, inflasi, dan biaya distribusi menjadi faktor yang memperberat beban sektor kesehatan.

“Di seluruh Indonesia harga obat mengalami kenaikan sekitar 15 hingga 20 persen, inflasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga obat, soalnya bahan dasar obat ada yg impor juga dan belum lagi efek kenaikan harga BBM” ujar Hendra, Jumat (12/06/2026).

Hendra menjelaskan, kenaikan harga obat berdampak langsung pada pola pemberian obat di sejumlah faskes. Obat yang sebelumnya dapat diberikan untuk kebutuhan 10 hari kini harus disesuaikan menjadi lima hari terlebih dahulu.

“Dampaknya masyarakat pasti dapat obat lebih sedikit, kita berikan obat yang biasanya 10 hari, jadi 5 hari dulu,” jelasnya.

Meski jatah obat pasien disesuaikan, Hendra memastikan layanan kesehatan gratis tetap berjalan. Pemkab Tangerang, kata dia, akan menanggung tambahan biaya agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan.

“Ya tetap harus gratis, pemerintah daerah yang akan keluarkan dana lebih,” jelasnya.

Kenaikan harga obat menjadi tantangan bagi daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis. Pemkab Tangerang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan anggaran kesehatan agar penyesuaian jatah obat tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pasien secara berkelanjutan. []

Redaksi