Kemnaker Terapkan ESG untuk Perkuat Tata Kelola Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai akuntabilitas sektor publik harus melampaui laporan administratif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong tata kelola keuangan negara di sektor publik tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi harus mampu menciptakan nilai nyata bagi masyarakat. Akuntabilitas dinilai perlu bergerak dari sekadar laporan angka menuju manfaat konkret yang menopang keberlanjutan pembangunan nasional.

Pandangan itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/06/2026), sebagaimana dilansir Kemnaker, Kamis, (25/06/2026).

Yassierli mengapresiasi kontribusi para akuntan dalam mengawal tata kelola keuangan sektor publik dan swasta. Menurutnya, peran akuntan semakin strategis karena sistem keuangan negara tidak cukup hanya akuntabel, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Ia mendorong IAI memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara. Pendekatan itu dinilai relevan dengan sektor ketenagakerjaan yang bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.

“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.

Langkah tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas. Salah satu upaya yang diperkuat ialah program vokasi nasional dan magang sebagai instrumen transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja atau school-to-work transition.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tercatat 7,24 persen, pekerja sektor informal masih dominan, dan sekitar 86 persen angkatan kerja berpendidikan maksimal sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Sebagai respons, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada aspek lingkungan, inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building. Pada aspek sosial, fokus diarahkan pada penguatan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Sementara pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia atau people-centric organization, peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, Kemnaker menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan. Hasil kajian itu diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mendorong perbaikan tata kelola dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.

Dengan penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sektor publik diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih berkualitas sekaligus menjawab tantangan pembangunan, terutama di bidang ketenagakerjaan. []

Redaksi