Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kutim mendorong pemanfaatan kapasitas sekolah swasta untuk mengatasi keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri sekaligus memastikan seluruh lulusan SMP tetap memperoleh akses pendidikan.
KUTAI TIMUR – Keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pengoptimalan peran sekolah swasta sebagai alternatif bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum tertampung.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, meminta masyarakat, terutama orang tua calon peserta didik, mengubah pandangan bahwa pendidikan berkualitas hanya dapat diperoleh di sekolah negeri. Menurut dia, sekolah swasta di Kutim memiliki kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk menampung lulusan SMP.
“Kita kepengin antara swasta dan negeri itu enggak ada bedanya, semua punya kualitas yang sama. Partisipasi semua pihak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan sama-sama kita pikul,” ujar Jimmi seusai menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kutim, Kamis (09/07/2026).
Jimmi mengatakan, berdasarkan pemetaan daya tampung sekolah, seluruh calon peserta didik baru sebenarnya dapat diakomodasi apabila kapasitas sekolah swasta turut dioptimalkan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kuatnya keinginan sebagian besar orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri.
Menurut Jimmi, anggapan bahwa sekolah swasta selalu membebankan biaya pendidikan yang mahal juga perlu diluruskan. Sejumlah sekolah swasta, kata dia, bahkan mampu membebaskan biaya pendidikan karena memperoleh dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
“Hanya saja kan kondisi masyarakat kita ini berpikir bahwa dengan negeri itu semuanya serba gratis gitu kan. Padahal swasta juga ada yang betul-betul full gratis karena cukup (ditopang) dengan dana Bosda maupun Bosnas,” jelas Jimmi.
Ia menilai pilihan masyarakat terhadap sekolah swasta juga mulai berkembang di sejumlah daerah maju, termasuk di Pulau Jawa. Sekolah swasta tidak lagi sekadar menjadi pilihan kedua, tetapi mulai diminati karena dinilai menawarkan mutu dan keunggulan pendidikan tertentu.
Karena itu, Jimmi menegaskan bahwa sekolah swasta perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Keterbatasan anggaran dan regulasi membuat pembangunan ruang kelas baru maupun perekrutan tenaga pendidik tidak dapat dilaksanakan secara instan.
“Kita sepakat untuk negara itu juga memperhatikan swasta karena swasta itu penting. Karena enggak semua bisa dibangun secara instan oleh negara kan. Mungkin ke depannya ee ada yang swasta kayak gratis juga,” pungkas Jimmi.
Optimalisasi kapasitas sekolah swasta, pemerataan dukungan pembiayaan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat dinilai dapat menjadi langkah untuk mencegah lulusan SMP di Kutim kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan akibat terbatasnya daya tampung sekolah negeri. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
