Jalan Sungai Lulut Ditutup 9 Bulan, Pemprov Kalsel Siapkan Sosialisasi

Pemprov Kalsel menyiapkan sosialisasi sebelum perbaikan permanen Jalan Martapura Lama di Sungai Lulut yang diperkirakan menutup akses selama sembilan bulan dan berdampak pada mata pencaharian warga.

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai perbaikan permanen ruas Jalan Martapura Lama di kawasan Sungai Lulut harus dibarengi sosialisasi kepada masyarakat karena penutupan akses selama proses konstruksi diperkirakan berlangsung sekitar sembilan bulan dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Muhammad Yasin Toyib mengatakan, penutupan jalan dalam jangka panjang menjadi konsekuensi apabila perbaikan dilakukan secara permanen pada ruas yang longsor tersebut.

“Kalau kita lakukan perbaikan permanen jalanan Sungai Lulut yang longsor itu, jalannya harus ditutup lebih kurang sembilan bulan,” ujar Yasin sebagaimana diberitakan Antara, Selasa (21/07/2026).

Menurutnya, penutupan akses tersebut akan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di sepanjang jalur Sungai Lulut.

“Memang perbaikan jalan longsor Sungai Lulut tersebut harus permanen. Tapi masalahnya, mungkinkah,” ucap Yasin.

Karena itu, Pemprov Kalsel berencana memanfaatkan periode hingga Desember 2026 untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik guna meminimalkan dampak ekonomi selama proses pembangunan berlangsung.

Ruas Jalan Martapura Lama yang mengalami longsor berada di tepi Sungai Martapura. Jalan tersebut merupakan jalur lama yang telah ada sejak masa Hindia Belanda dan menjadi penghubung Kota Banjarmasin dengan Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar.

Yasin memperkirakan biaya pembangunan permanen mencapai sekitar Rp200 juta per meter. Dengan panjang jalan yang terdampak sekitar 50 meter, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp10 miliar, belum termasuk biaya pembebasan lahan.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan anggaran Dinas PUPR Kalsel pada 2027 diproyeksikan berkurang sekitar Rp800 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, program prioritas yang berkaitan dengan visi dan misi gubernur serta pembangunan infrastruktur mendesak tetap akan dilaksanakan.

“Yah. Apa boleh buat, karena memang ada pengurangan. Tapi yang merupakan visi misi Pak Gubernur serta ke-PU-an yang betul-betul urgen tetap jalan,” demikian Muhammad Yasin Toyib. []

Redaksi08