Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Bontang memperketat pengadaan kendaraan operasional pada APBD 2027 dengan menunda kebutuhan kendaraan dinas yang belum mendesak, sementara armada pelayanan publik tetap diprioritaskan.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan pengetatan belanja kendaraan operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak akan menyentuh armada yang digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Agus Haris mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan pada pengendalian pengadaan kendaraan dinas jabatan yang dinilai belum mendesak. Langkah itu ditempuh untuk memberikan ruang lebih besar bagi anggaran pelayanan dasar.
Penegasan tersebut disampaikan Agus Haris dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang di Gedung DPRD Bontang, pekan ini.
Menurut Agus Haris, efisiensi dilakukan dengan memilah kebutuhan kendaraan berdasarkan tingkat urgensinya. Pengadaan maupun pembatasan kendaraan operasional akan dilakukan secara selektif agar belanja daerah tetap terkendali.
“Pengadaan dan pembatasan kendaraan operasional kami lakukan secara selektif dan proporsional demi menjaga efisiensi belanja daerah,” ujarnya.
Kebijakan tersebut terutama menyasar rencana pembelian kendaraan dinas jabatan yang belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemkot Bontang tidak ingin penghematan anggaran justru mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan layanan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Karena itu, sejumlah armada pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Kendaraan seperti ambulans, armada pengangkut sampah, mobil pemadam kebakaran, serta kendaraan operasional lapangan lainnya dipastikan tetap mendapat dukungan.
“Efisiensi belanja ini sama sekali tidak mengganggu armada pelayanan publik. Seperti ambulans, armada pengangkut sampah, pemadam kebakaran, serta kendaraan operasional lapangan lainnya,” tegasnya.
Agus Haris menjelaskan, pengurangan belanja pada pos yang dianggap kurang prioritas diharapkan dapat memperluas ruang fiskal Pemkot Bontang. Dana yang tersedia selanjutnya dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyusunan APBD 2027 yang menempatkan efisiensi belanja sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas anggaran. Dengan pendekatan itu, pengeluaran untuk kendaraan tidak hanya dilihat dari kebutuhan pengadaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlanjutan pelayanan publik, sebagaimana diberitakan Bekesah, Sabtu, (26/09/2026). []
Redaksi 03
