Ketua DPRD Kaltim Menanggapi Permasalahan Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA KALTIM – Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hadjar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa, diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya.

Sosok Ki Hadjar Dewantara dinilai berkontribusi penting bagi pendidikan Indonesia karena perjuangannya sebagai perintis pendidikan bagi kaum pribumi di era penjajahan Belanda. Untuk itu, sejarah Hari Pendidikan Nasional juga menjadi sejarah Ki Hadjar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan rakyat Indonesia.

“Hari Pendidikan Nasional memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara yang menjadi bapak pendidikan bagi bangsa Indonesia. Tapi jangan hanya seremonial upacaranya saja. Tentu kita harus bisa mengambil hikmah dan tauladan bagaimana seorang pendidik mempunyai wawasan dan semangat seperti beliau, itu filosofinya,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud usai mengikuti Upacara Peringatan Hardiknas di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (2/5/2023).

Hardiknas menurut Hamas -sapaan akrab Ketua DPRD Kaltim, menjadi momen untuk merefleksikan kembali setiap tantangan dan persoalan yang terjadi di dunia pendidikan. Mulai dari fasilitas pendidikan, guru hingga kurikulum.

Ia menilai masih banyak permasalahan yang sering kali muncul di dunia pendidikan, khususnya saat momen penerimaan siswa baru jenjang SMP dan SMA. Ada saja orang tua yang masih meributkan soal bangunan sekolah, sistem penerimaan dan lainnya.

“Masih banyak permasalahan terjadi di dunia pendidikan kita, apalagi di SMP dengan SMA. Kita bahkan masih suka ribut saat penerimaan siswa baru,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Kedepan dirinya berharap, persoalan pendidikan di Kaltim bisa diselesaikan dengan mengakomodasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

“Dengan nilai APBD kita yang cukup besar, harusnya kita bisa mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan. Alhamdulillah, saat ini saja sudah kelihatan bagaimana kemajuan pendidikan kita, meski memang secara bertahap,” paparnya. []

Penulis: Yulia Fatmawati Fauziah | Penyunting: Agus P Sarjono