Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya melakukan penataan sungai, tak terkecuali Sungai Karang Mumus (SKM), penataannya dilanjutkan. Terbaru, Pemkot berencana melakukan normalisasi, namun tidak jelas apakah normalisasi itu meliputi kegiatan relokasi atau penggusuran disertai ganti rugi.
Ketidakjelasan atas rencana Pemkot Samarinda tersebut disuarakan Abdul Rohim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Kepada awak media, ia mengaku mendapatkan pengaduan dari warga, khususnya yang berada di Jalan Lambung Mangkurat, mencakup RT 41, 42, 43, dan 44.
Ia menyebut, masyarakat setempat, khususnya yang tinggal di bantaran SKM merasa resah akibat ketidakjelasan rencana normalisasi sungai. Bukan saja tak tahu soal kapan waktu relokasi, mereka juga khawatir dengan kegiatan normalisasi yang berdampak terhadap keberlangsungan tempat tinggal mereka, yang mengharuskan mereka meninggalkan tempat tinggal.
Abdul Rohim mengingatkan Pemkot Samarinda untuk gencar melakukan sosialisasi terhadap rencana normalisasi itu, baik soal waktu, begitu pula soal kejelasan apakah normalisasi juga termasuk melakukan relokasi atau penggusuran bangunan di sekitar bantaran SKM. “Harus jelas, masalahnya tidak tersampaikan secara utuh,” kata Abdul Rohim di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin (13/11/2023).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengingatkan, Pemkot Samarinda perlu mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi di masyarakat, agar tak tergesa-gesa pula dalam melakukan penataan SKM, tahapan-tahapannya harus dilalui sesuai prosedur. “Harus terbuka kepada warga, jangan sampai warga menebak-nebak. Jika memang hanya melakukan peninjauan, maka harus disampaikan dengan baik,” tegasnya.
Selain penataan SKM, Abdul Rohim juga menyinggung kegiatan Pemkot lainnya yang juga tak disosialisasikan dengan baik, seperti proyek pasar pagi, penertiban gang rombong, dan normalisasi sungai. “Jangan terkesan sembunyi-sembunyi, semua harus terang dan terbuka, agar tidak menimbulkan keraguan di warga,” kata Abdul Rohim menutup pembicaraan. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Hadi Purnomo
