Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA, ADVETORIAL – Sulitnya mendapat bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang membuat atrian mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU), diakui oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Menjawab keluhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Mimi Meriami BR Pane yang melakukan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-43 Masa Sidang ke III Tahun 2023 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (27/11/2023), Pj Gubernur mengaku telah menanyakan hal itu kepada Pertamina.
“Saya sudah bertemu dengan Pertamina Patra Niaga perwakilan Balikpapan, mereka mengakui bahwa terjadi mis dalam penetapan kuota,” ungkap Akmal Malik menjawab interupsi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dia mengatakan, kegiatan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) yang sangat masif serta penambahan jumlah kendaraan yang sangat signifikan, mengharuskan ada evaluasi terhadap penetapan kuota BBM di Kaltim.
“Artinya, seharusnya ada penambahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” ujarnya.
Direktur Jenderal (Dirjend) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ini juga mengaku akan mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga di Jakarta untuk meminta penambahan kuota BBM di Kaltim.
Kuotanya menurut dia, harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan adanya kegiatan pembangunan IKN di Kaltim. Sehingga permasalahan antrian di SPBU akan dapat segera tertangani.
“Antrian BBM ini bukan hanya menjadi masalah bagi pemilik kendaraan saja tetapi dapat berdampak pada arus distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kemahalan harga serta kekosongan persediaan dan ini bisa meningkatkan inflasi” ujarnya.
Dia mengatakan, seiring dengan perkembangan ekonomi dan keberadaan IKN di Kaltim kebutuhan BBM semakin meningkat. Oleh karenanya penambahan kuota BBM subsidi harus segera dipertimbangkan dan direvisi agar ekonomi tetap berjalan lancar.
“Gap harga yang terlalu lebar antara BBM subsidi dengan yang non subsidi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangkaan ini. Karena itu Pertamina sebagai operator harus segera mengambil kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasinya” papar Akmal Malik.
Sebelumnya, Anggota DPRD dari Fraksi PPP Mimi Meriami BR Pane meminta perhatian Pj Gubernur Kaltim untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM di Kaltim.
“Saya minta perhatian Pj Gubernur berkaitan dengan permasalahan yang terjadi sejak bertahun tahun yang lalu, tapi hingga saat ini belum terselesaikan. Yaitu antrian kendaraan yang akan membeli BBM di pom bensin. Sampai ada yang mengatakan, Kaltim ini kota minyak atau kota antri minyak,” kata Mimi saat interupsi. (ADV/HIM/DISKOMINFO.KALTIM)
