Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Memasuki akhir November 2023 ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) memang sedang digodok. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan agar UMP 2024 mendatang harus dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.
UMP itu, kata dia, jangan sampai di bawah dari nilai yang telah berlaku pada tahun ini, karena sejumlah indikator menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terus meningkat, salah satunya adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia berharap, nilainya tentu naik dan bukan malah turun.
“Jangan sampai di bawah UMP itu justru tidak mencerminkan dan tidak menjawab kebutuhan riil pekerja kita,” kata Salehuddin saat diwawancara awak media usai mengikuti Rapat Paripurna ke-41 di Ruang Utama Gedung B Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (16/11/2023).
Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara ini mengungkapkan bahwa proses penentuan UMP sedang dibahas oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pembahasan tersebut melibatkan tahapan yang telah ditentukan, termasuk melalui dewan pengupahan dan survei kebutuhan hidup layak.
Ada sejumlah indikator yang menjadi acuan penetapan UMP 2024 mendatang, semuanya menjadi bahan pertimbangan. “Memang ada indikator dalam proses pertimbangan pengupahan harga, kemudian bagaimana berjalannya investasi yang ada di bumi Kaltim, kemudian juga inflasi dan semacamnya, saya pikir regulasi ini sudah ada untuk menentukan besaran UMP Kaltim,” terangnya.
Meskipun tidak memberikan nilai rinci mengenai nominal UMP, Salehuddin menekankan bahwa penentuan tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. “Insya Allah akan melibatkan beberapa stakeholder, termasuk melakukan proses penilaian terkait dengan harga kenaikan. Saya pikir elemen-elemen tersebut itu yang mempengaruhi UMP,” ujar Salehuddin.
Ia tetap berharap adanya kenaikan mengingat dampak peningkatan harga BBM dan kenaikan harga sembako. “Harapannya mudah-mudahan tetap ada kenaikan mengingat bahwa ada dampak-dampak peningkatan harga BBM yang cenderung naik. Apalagi mendekati hari raya mungkin mendekati di even-even tertentu,” katanya.
Dengan demikian, Salehuddin menginginkan agar dewan pengupahan dan Pemprov Kaltim dapat mempertimbangkan kondisi tersebut dalam menetapkan UMP 2024. “Kajian-kajian itu mereka yang akan lakukan. Tapi, pada intinya kita berharap apa pun UMP mudah-mudahan bisa menyentuh angka keadilan bagi buruh dan karyawan,” ucap politikus Partai Golkar itu. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Hadi Purnomo
