Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – ANGGOTA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Mimi Meriami BR Pane memberikan dorongan terhadap penyelesaian proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Kota Balikpapan yang dikerjakan oleh PT Fahreza Duta Perkasa (FDP).
Di mana Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender kerja sejak 1 Januari 2024 lalu. Alasannya, karena PT FDP dinilai masih layak untuk melanjutkan pekerjaan proyek DAS Ampal, dengan nilai kontrak Rp136 miliar.
Hal itu disampaikan anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mimi Meriami BR Pane kepada awak media usai menghadiri pembukaan Pekan Rakyat Kaltim (PRK) Tahun 2024 di lapangan parkir Gelanggang Olahraga (GOR) Kadrie Oneng, Jalan KH Wahid Hasyim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Samarinda, Selasa (09/01/2024).
“Supaya proyek itu tidak semakin lama dan akan membuat kerugian bagi masyarakat. Karena masyarakat merasa terganggu dengan pengerjaan proyek yang membuat jalan berdebu, masih banjir. Selain itu, warga yang berada di kanan dan kiri jalan itu secara ekonomi sudah lama terganggu, jadi jangan sampai proyek itu malah menyusahkan dan merugikan masyarakat,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.
Dia melanjutkan, kalau setelah diberikan perpanjangan masih belum selesai juga maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya juga dikenakan denda selama keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.
“Kalau bakal molor lagi tentunya sudah ada peraturan yang berlaku secara sistem pemerintahan, apakah nanti itu akan dikenakan pinalti kontraktornya, sementara masyarakat yang dirugikan itu yang harus dipikirkan untuk ke depannya,” kata Mimi, sapaan akrabnya.
Dalam kesempatan itu dia berharap, proyek DAS Ampal cepat selesai dan dapat berfungsi seperti semestinya. Sementara masyarakat yang berada di sekitar Jalan MT Hariyono dapat berusaha dengan tenang dari efek yang ditimbulkan saat pengerjaan proyek yang terkesan asal-asalan dan bahkan molor dari tenggat waktu yang ditentukan.
“Harapannya proyek itu segera selesai, karena proyek sudah mau setahun berjalan. Masyarakat pun tidak bisa mencari nafkah. Siapa yang mengasih makan, tidak mungkin pemerintah yang menanggung akibat proyek yang kurang direncanakan dengan baik dan profesional,” tutup Mimi. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
