Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kaltim mendorong pembangunan industri hilir untuk mengolah produksi CPO daerah, meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan petani sawit.
BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong investor membangun industri hilir kelapa sawit di daerah untuk mengolah produksi sekitar 4,9 juta ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) per tahun. Langkah tersebut dinilai penting agar nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan daerah tidak mengalir ke wilayah lain.
Dorongan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim saat membuka Borneo Forum ke-9 Tahun 2026 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Platinum Hotel Balikpapan, Kamis (06/08/2026).
Forum tersebut mengusung tema “Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability” dan menjadi ruang konsolidasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, investor, serta pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan masa depan industri kelapa sawit nasional.
Rangkaian kegiatan berlangsung pada 5–8 Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi turnamen golf di Pertamina Golf Club, forum diskusi dan pameran di Platinum Hotel Balikpapan, jamuan makan malam, serta lari santai (fun run) di kawasan Grand City Balikpapan.
Pembukaan forum turut dihadiri Direktur Potensi dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kukuh Sumardono Basuki, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim, Ketua Umum (Ketum) GAPKI Eddy Martono, dan Ketua GAPKI Cabang Kaltim Rahmat Perdana Angga.
Sejumlah kepala daerah, akademisi, pelaku industri, serta perwakilan asosiasi perkebunan dari berbagai wilayah di Indonesia juga menghadiri pembukaan tersebut.
Wagub Kaltim mengatakan sebagian besar CPO yang diproduksi di daerah masih dikirim ke luar wilayah untuk diolah menjadi produk turunan. Kondisi itu menyebabkan potensi nilai tambah ekonomi sektor sawit belum sepenuhnya dinikmati masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kami berharap investor membangun industri hilir sawit di Kalimantan Timur sehingga produk turunan seperti oleokimia dan minyak goreng dapat diproduksi di daerah. Dengan begitu manfaat ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan daerah akan meningkat,” ujarnya.
Selain mendorong hilirisasi, Pemprov Kaltim mengusulkan pengaturan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun agar petani swadaya memperoleh harga tandan buah segar (TBS) yang lebih adil. GAPKI juga diharapkan terus mendampingi petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Pemprov Kaltim pada saat yang sama menekankan pentingnya melindungi sekitar 60.000 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Perlindungan lahan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan industri perkebunan dan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
Ketua GAPKI Cabang Kaltim Rahmat Perdana Angga mengatakan Borneo Forum telah berkembang menjadi ruang strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, investor, dan masyarakat dalam membahas masa depan industri sawit Indonesia.
Menurut Rahmat, industri sawit menjadi salah satu penopang perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pembangunan daerah, dan ketahanan energi. Namun, sektor tersebut menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi global, tuntutan keberlanjutan, serta dampak perubahan iklim.
“Melalui forum ini kami berharap lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan langkah strategis yang mampu memperkuat daya saing industri sawit Indonesia sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketum GAPKI Eddy Martono menegaskan industri kelapa sawit telah berulang kali menjadi penyangga perekonomian nasional, mulai dari krisis ekonomi 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Menurut Eddy, sektor sawit tetap menjadi penyumbang devisa serta mampu mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja baru ketika sejumlah sektor ekonomi mengalami tekanan selama pandemi.
“Industri sawit harus terus dijaga karena memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional maupun daerah. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang kondusif agar produktivitas dan daya saing terus meningkat,” katanya.
GAPKI mendorong peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui pendampingan petani, percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), penataan perizinan pembangunan PKS, serta keseimbangan pemenuhan kebutuhan domestik melalui program biodiesel dan pasar ekspor.
Dalam agenda utama forum pada 6–7 Agustus 2026, peserta membahas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 terhadap keberlanjutan industri sawit, dampak PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026 terhadap tata kelola industri, serta pengelolaan dana sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pembahasan juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), program peremajaan sawit rakyat, peningkatan produktivitas, sertifikasi perkebunan, dan strategi memperkuat daya saing industri sawit nasional.
Forum diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi mengenai transparansi tata kelola industri, penguatan kemitraan perusahaan dengan petani, penyusunan basis data sawit terintegrasi, serta keseimbangan penerimaan negara dan daerah dari sektor perkebunan. Percepatan hilirisasi juga menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Rangkaian Borneo Forum ke-9 akan ditutup pada Sabtu (8/8/2026) melalui kegiatan lari santai di kawasan Grand City Balikpapan. Penutupan dirangkai dengan hiburan, pembagian hadiah undian, pengumuman pemenang perlombaan, serta penyerahan Panji Borneo kepada GAPKI Cabang Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai tuan rumah forum berikutnya.
Penyelenggaraan Borneo Forum 2026 mendapat dukungan BPDP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat pengembangan ekonomi daerah, serta mendorong industri kelapa sawit yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. []
Penulis: Irwanto Sianturi | Penyunting: Nursiah
