Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bersama Badan Pusat Statistik (BPS), menggelar pengamatan langsung di lapangan untuk memastikan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang akurat.
Kegiatan ini dilakukan di tiga kabupaten/kota di Kalteng, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Lamandau, pada Jumat (30/01/2025).
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menjelaskan bahwa pengamatan langsung ini memiliki tujuan ganda, yaitu menjaga kualitas data survei serta memastikan bahwa responden yang terpilih memberikan jawaban yang tepat dan sesuai.
“Witnessing ini bukan hanya untuk memastikan kualitas data, tetapi juga agar ketepatan jawaban dari responden tetap terjaga, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap valid,” ungkapnya.
Dalam proses survei ini, Primandanu dan Kepala BPS dari masing-masing daerah turun langsung untuk menyaksikan bagaimana proses pendataan dilakukan. Hal ini dilakukan agar seluruh prosedur yang ada dapat diterapkan dengan baik dan survei berjalan dengan lancar.
“Kami ingin memastikan bahwa pendataan SNLIK ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPS, agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya lebih lanjut.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) merupakan kegiatan yang diadakan secara berkala untuk mengukur pemahaman serta tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat Indonesia.
Tujuan utama dari survei ini adalah untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, yang nantinya dapat digunakan untuk evaluasi serta perencanaan program edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran.
Primandanu menambahkan, hasil dari survei ini juga akan membantu OJK dalam mengevaluasi efektivitas program literasi dan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan bersama lembaga-lembaga jasa keuangan selama ini.
“SNLIK sangat penting dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, terutama di Kalimantan Tengah, agar masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk keuangan secara optimal,” tuturnya.
Dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, diketahui bahwa tingkat inklusi keuangan di Kalimantan Tengah mencapai 81,30 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 32,73 persen.
Meskipun angka inklusi keuangan tergolong tinggi, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak terkait.
Dengan adanya SNLIK 2025 ini, diharapkan OJK dan BPS dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Tengah, serta merancang program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan secara baik. []
Redaksi03
