Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Selisih data penduduk hingga ratusan ribu jiwa dinilai DPRD Balikpapan mengganggu akurasi perencanaan pembangunan dan berpotensi meningkatkan beban layanan publik serta biaya hidup.
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti serius selisih data jumlah penduduk yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Perbedaan antara data administratif dan pergerakan aktual penduduk disebut bisa mencapai ratusan ribu jiwa, sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan pembangunan dan beban layanan publik.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan yang juga Ketua Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Andi Arif Agung, mengungkapkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat jumlah penduduk sekitar 766 ribu jiwa. Sementara itu, berdasarkan gambaran Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan penduduk di Balikpapan diperkirakan dapat menembus angka 1 juta jiwa.
“Gap-nya besar. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada terobosan supaya pendataannya lebih konkret dan akurat,” ujarnya, Senin (27/04/2026) di Gedung DPRD Balikpapan.
Ia menjelaskan, perbedaan tersebut dipicu tingginya mobilitas penduduk tidak permanen atau warga transit yang keluar-masuk kota. Meski tidak tercatat sebagai penduduk tetap, keberadaan mereka tetap memberikan tekanan terhadap daya dukung kota.
“Namanya pergerakan penduduk, tapi tetap membebani kota. Ini yang harus dihitung,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak dapat lagi semata-mata mengacu pada angka administratif. Kebutuhan riil masyarakat di lapangan, seperti air bersih, energi, hingga bahan pokok, jauh lebih besar dari data resmi yang tersedia.
“Kalau kita hanya pakai angka 700 ribuan, pasti meleset. Beban kota itu mendekati 1 juta,” katanya.
Andi juga menilai ketimpangan data tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor tingginya biaya hidup di Balikpapan, karena jumlah penduduk riil tidak tergambarkan secara utuh dalam perencanaan.
“Ini bisa jadi salah satu indikator kenapa biaya hidup tinggi. Karena jumlah penduduk riil kita tidak tergambar utuh,” tambahnya.
Dalam pembahasan LKPJ, DPRD Balikpapan memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya terkait penguatan pelayanan dasar di sektor kesehatan.
Menurut Andi, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. “Kita tidak punya pilihan. Pelayanan publik, termasuk kesehatan, harus tetap jalan,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan yang ada sembari menunggu realisasi pembangunan kembali Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan.
Sementara itu, terkait kemungkinan pergeseran anggaran, DPRD Balikpapan masih menunggu pembahasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Belum ada prognosis. Kita tunggu saja dari TAPD,” pungkasnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
