DKISP Kaltara Antisipasi Kebocoran Data

Pemprov Kaltara melalui DKISP memperkuat koordinasi dengan BSSN RI untuk mengantisipasi potensi kebocoran data ASN dan masyarakat.

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperketat kewaspadaan keamanan siber setelah muncul indikasi kebocoran data yang berpotensi menyasar data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Pemprov Kaltara menyiapkan langkah penanganan cepat dan terkoordinasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia (RI), sebagaimana dilansir Sumber Berita, Sabtu (28/06/2026).

Kepala DKISP Kaltara Iskandar menegaskan, setiap indikasi kebocoran data harus ditangani secara serius karena menyangkut keamanan informasi pemerintah dan publik.

“Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap setiap indikasi kebocoran data. Perlindungan data, khususnya data ASN dan masyarakat Kaltara, adalah prioritas utama keamanan siber dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, DKISP Kaltara telah menyurati organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak agar mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden BSSN RI.

DKISP Kaltara juga terus berkoordinasi dengan Tim Penanganan Insiden BSSN RI serta Agen Siber Computer Security Incident Response Team (CSIRT) OPD. Koordinasi itu dilakukan untuk memperkuat instruksi keamanan siber kepada seluruh ASN dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi atau security awareness.

OPD terdampak juga diminta segera mengimbau seluruh pengguna sistem elektronik untuk mengganti kata sandi atau password dengan kombinasi yang kuat. Kata sandi disarankan minimal 12 karakter, terdiri atas huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Iskandar turut mengingatkan masyarakat agar tidak sembarang mengeklik tautan mencurigakan atau mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi.

“Masyarakat agar lebih berhati-hati. Ganti password secara berkala, gunakan password yang kuat minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika tersedia fitur Multi-Factor Authentication (MFA), segera aktifkan untuk menambah keamanan akun,” pungkasnya.

Penguatan kewaspadaan ini diharapkan dapat menekan risiko penyalahgunaan data sekaligus membangun budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Kaltara. []

Redaksi