Donald Trump, Amerika Serikat, Iran, perang AS Iran, The Washington Post-Ipsos, survei publik AS, harga BBM, opini publik, politik AS, konflik Timur Tengah

Survei terbaru menunjukkan mayoritas warga AS menolak perang melawan Iran, berbanding terbalik dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut publik tetap mendukung kebijakan militernya.

WASHINGTON D.C – Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat (AS) menilai perang melawan Iran tidak layak dilakukan. Temuan itu muncul di tengah klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut masyarakat tidak menentang kebijakan militernya dan hanya mengkhawatirkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Survei The Washington Post-Ipsos yang dirilis pekan lalu mencatat sebanyak 68 persen responden menyatakan perang AS-Iran tidak layak dilakukan, sementara hanya 28 persen yang menilai langkah tersebut layak. Selisih dukungan yang mencapai 40 poin disebut lebih besar dibandingkan hasil survei mengenai perang Irak maupun Afghanistan.

Meski demikian, Trump menyampaikan pandangan berbeda saat berbicara kepada wartawan sebelum bertolak menuju Pangkalan Angkatan Udara Dover di Delaware pada Rabu (22/7) waktu setempat.

“Rakyat Amerika tidak menentang perang,” kata Trump, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (23/07/2026).

“Sebuah jajak pendapat yang baru saja rilis menunjukkan warga AS tidak menginginkan harga bensin yang tinggi, tetapi mereka tidak menentang perang,” tambahnya.

Perbedaan antara klaim Trump dan hasil survei kembali memunculkan perdebatan mengenai tingkat dukungan publik terhadap operasi militer AS yang dimulai pada akhir Februari 2026.

Selain penolakan terhadap perang, popularitas Trump juga dilaporkan mengalami penurunan sejak AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Tekanan politik terhadap pemerintahan Trump pun meningkat, termasuk munculnya kembali seruan pemakzulan dari sejumlah kalangan.

Sebagian pendukung Trump juga dikabarkan mulai mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan janji kampanye yang mengedepankan pengurangan keterlibatan AS dalam konflik luar negeri dan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri.

Perbedaan persepsi antara pemerintah dan opini publik tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian seiring berlanjutnya konflik AS-Iran serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan politik domestik AS. []

Redaksi08