Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Samarinda menyoroti ketiadaan anggaran pada sektor ketahanan keluarga di tengah keterbatasan dana DP2KB dan capaian penurunan stunting.
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD Kota Samarinda) menyoroti minimnya alokasi anggaran pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Samarinda (DP2KB Samarinda), Selasa (28/04/2026). Rapat yang digelar di ruang rapat gabungan lantai 1 kantor DPRD di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda ini turut membahas pelaksanaan program Kampung Berkualitas serta evaluasi anggaran dan capaian kinerja pengendalian penduduk.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahrani Pase, mengungkapkan bahwa tidak adanya alokasi anggaran pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian serius DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, sektor tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial masyarakat.
“Ada bidang ketahanan kesejahteraan keluarga yang tidak mendapatkan anggaran. Ini tentu menjadi perhatian kami dan akan kami sampaikan kepada Banggar, karena seharusnya program tersebut tetap mendapat dukungan anggaran,” ujar Novan.
Ia menegaskan, dukungan DPRD sangat penting, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran, sebagai bentuk tanggung jawab politik anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
“Dukungan DPRD sangat penting. Aspirasi yang disampaikan anggota dewan merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus upaya menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat di dapilnya,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Komisi IV mendorong DP2KB Samarinda tetap optimistis menjalankan program secara maksimal serta mempercepat realisasi anggaran. DPRD juga membuka peluang penambahan anggaran melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Kita tidak boleh pesimis. Dengan dana yang ada, program harus tetap berjalan maksimal. Nanti akan kita lihat apakah ada peluang penambahan anggaran, tetapi yang terpenting saat ini adalah memastikan serapan anggaran 2026 berjalan baik,” tegasnya.
Komisi IV turut mengapresiasi capaian penurunan angka stunting di Samarinda yang berada di kisaran 17 persen, lebih rendah dari target nasional sebesar 18 persen. Namun demikian, Novan mengingatkan bahwa persoalan stunting belum sepenuhnya teratasi.
“Capaian ini patut disyukuri karena berada di bawah target nasional. Namun masih ada masyarakat yang mengalami stunting, sehingga upaya penanganan harus terus diperkuat, apalagi dengan kondisi geopolitik global yang memengaruhi harga kebutuhan pokok,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa DP2KB Samarinda mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk tahun 2026. Namun dalam penetapan APBD, anggaran yang disetujui hanya Rp10 miliar, termasuk bantuan pemerintah pusat sebesar Rp3 miliar. Dengan demikian, anggaran dari APBD murni sekitar Rp7 miliar, dan setelah dikurangi biaya operasional rutin, anggaran efektif untuk program diperkirakan hanya sekitar Rp6 miliar.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terbatasnya pelaksanaan program kerja di lapangan.
“Kalau dianalogikan seperti perusahaan, ini tentu menjadi tantangan karena efisiensi anggaran membuat program yang bisa dijalankan menjadi terbatas, sementara kebutuhan dan sumber daya manusia cukup besar,” tutup Novan. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
