Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Duta Besar Australia menilai program Kelurahan Disabilitas Inklusif di Balikpapan berhasil mendorong kemandirian dan akses setara bagi penyandang disabilitas.
BALIKPAPAN – Praktik inklusi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan mendapat apresiasi langsung dari Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, saat meninjau implementasi program Kelurahan Disabilitas Inklusif (KDK) di Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Jumat (24/04/2026).
Kunjungan tersebut menegaskan bahwa upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menghadirkan layanan publik yang ramah difabel dinilai telah berjalan nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Balikpapan sendiri menjadi salah satu dari enam kota percontohan nasional sejak program KDK diluncurkan pada 2022.
Dalam peninjauan itu, Brazier melihat langsung pelibatan aktif komunitas difabel dalam perencanaan hingga pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Program ini mengedepankan pendekatan berbasis akar rumput, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan inklusif.
Brazier juga berdialog dengan Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) serta meninjau hasil karya mereka, mulai dari kerajinan tangan, tas, pakaian, hingga syal, yang mencerminkan peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
“Perbaikan fasilitas seperti akses ke gedung kelurahan membuat masyarakat difabel lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat,” ujarnya.
Ia mengaku terkesan dengan kolaborasi lintas sektor yang terbangun di Balikpapan. “Saya sangat terinspirasi. Inklusi di sini diwujudkan secara nyata, didukung oleh kerja keras pemerintah, organisasi, dan komunitas difabel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Andi Yusri, menegaskan bahwa program KDK kini berfokus pada pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar bantuan sosial.
“Yang paling penting bukan lagi bantuan sesaat, tetapi bagaimana difabel bisa mandiri dan berdaya. Kami memastikan mereka dapat mengakses layanan publik secara setara, mulai dari kesehatan hingga ekonomi,” jelasnya.
Pemkot Balikpapan juga memperluas implementasi inklusi ke berbagai sektor. Di bidang ketenagakerjaan, tersedia Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memfasilitasi akses kerja. Pada sektor ekonomi, difabel dilibatkan melalui penyediaan stan khusus dalam berbagai kegiatan serta pelatihan kewirausahaan dan keterampilan, termasuk pengembangan konten digital. Sementara dalam aspek jaminan sosial, penyandang disabilitas diprioritaskan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini turut diperkuat melalui kolaborasi dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) serta Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), yang aktif mendampingi komunitas difabel di lapangan.
Selain itu, Pemkot Balikpapan secara bertahap melakukan pembenahan infrastruktur publik agar lebih ramah disabilitas, termasuk di kantor kelurahan dan kecamatan.
Brazier juga mengapresiasi peran kedua organisasi tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada SIGAB dan PPDI. Kerja sama ini memberikan dampak yang sangat nyata dan positif bagi masyarakat difabel, dan kami bangga bisa bermitra dengan mereka,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Australia berkomitmen mendukung penguatan program inklusi di Indonesia melalui pendanaan dan bantuan teknis. Bahkan, praktik inklusi di Balikpapan mulai dilirik sebagai model yang dapat direplikasi di daerah lain.
“Kami berharap kolaborasi ini terus tumbuh dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Brazier. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
