Hindari Risiko Hukum, Koperasi Bulungan Diminta Pakai QRIS

Pemkab Bulungan mendorong penggunaan transaksi digital pada Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi risiko hukum.

BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna meminimalkan potensi risiko hukum dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat memperkecil kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau sudah berbasis digital, misalnya menggunakan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), sennya pun bisa ketik,” ujarnya, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (26/04/2026).

Ia menjelaskan, sistem digital tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi serta keamanan bagi pengurus koperasi dalam menjalankan operasional harian.

Dengan penerapan transaksi berbasis digital, lanjutnya, potensi pelaporan atau persoalan hukum akibat selisih kecil dalam transaksi tunai dapat ditekan secara signifikan.

“Jujur saja yang saya khawatirkan itu hanya karena kembalian Rp500 atau Rp50 itu bisa berdampak hukum kalau diakumulasi. Tentu kita ingin juga seluruh pengurus atau pengelola koperasi itu aman. Jadi kita arahkan kepada berbasis digital dalam transaksi keuangan,” tuturnya.

Dorongan tersebut telah disampaikan sejak peluncuran program Koperasi Merah Putih di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam kesempatan itu, Pemkab Bulungan juga menggandeng pihak perbankan untuk mendukung penerapan transaksi non tunai di gerai koperasi.

Pemkab Bulungan berharap digitalisasi ini mampu memperkuat tata kelola koperasi sekaligus memastikan keberlanjutan program nasional di daerah, khususnya dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, aman, dan akuntabel. []

Redaksi