Korut Nilai Jepang Kian Agresif, Opsi Militer Mulai Dipertimbangkan

Korea Utara menilai uji coba rudal Tomahawk Jepang mencerminkan peningkatan kemampuan ofensif yang berpotensi memicu eskalasi keamanan di Asia Timur.

JAKARTA – Korea Utara (Korut) memperingatkan akan mempertimbangkan langkah militer tambahan sebagai respons atas uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan Jepang. Pyongyang menilai kebijakan pertahanan Tokyo semakin mengarah pada peningkatan kemampuan ofensif yang dinilai mengancam stabilitas kawasan.

Peringatan tersebut disampaikan adik pemimpin Korut, Kim Yo Jong, melalui pernyataan resmi yang diterbitkan Kantor Berita Pusat Korea (Korean Central News Agency/ KCNA). Dalam pernyataannya, Yo Jong menilai Jepang tengah memperluas kapabilitas militernya melampaui kebutuhan pertahanan.

“Sekarang jelas bahwa langkah tersebut [uji coba Tomahawk] pada akhirnya adalah taktik terselubung untuk menutupi ambisinya menjadi raksasa militer,” kata Kim Yo Jong, sebagaimana diberitakan Mainichi, Rabu, (05/08/2026).

Selain itu, Yo Jong menyebut Jepang sebagai negara pelaku kejahatan perang dan menuduh pemerintah negara tersebut telah melampaui batas kemampuan defensif yang selama ini menjadi prinsip dalam kebijakan keamanannya.

Uji coba rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat (AS) yang dilakukan Jepang menjadi sorotan karena berlangsung di tengah meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Korut menilai langkah tersebut dapat memicu eskalasi ketegangan regional.

Seusai kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, konstitusi negara itu menetapkan komitmen untuk tidak menggunakan ancaman maupun kekerasan sebagai cara menyelesaikan sengketa internasional. Karena itu, Jepang tidak memiliki angkatan bersenjata resmi, melainkan Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self-Defense Force/JSDF) yang bertugas menjalankan fungsi pertahanan.

Meski demikian, Strategi Keamanan Nasional Jepang yang diadopsi pada 2022 memberikan dasar hukum bagi negara tersebut untuk memiliki kemampuan menyerang pangkalan musuh sebagai bagian dari hak membela diri yang tetap berada dalam koridor konstitusi antiperang. Perubahan kebijakan itu kini menjadi salah satu alasan Korut meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan militer Jepang. []

Redaksi1