Kota-Kota Kalimantan Perkuat Strategi Hadapi Tekanan Fiskal

Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menjadi ruang konsolidasi kota-kota di Kalimantan untuk memperkuat kemandirian fiskal, berbagi inovasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan daerah.

PONTIANAK – Kota-kota di Kalimantan memperkuat konsolidasi untuk menghadapi tekanan fiskal daerah melalui Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu pagi, sebagaimana diberitakan Prokopim Kominfo, Sabtu, (23/05/2026).

Forum bertema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh” itu menjadi ruang bersama bagi pemerintah kota di Kalimantan untuk merumuskan solusi atas rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pemerintah pusat ke daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan persoalan fiskal kini menjadi tantangan nyata yang dihadapi hampir seluruh kota di Kalimantan. Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu mencari strategi bersama agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya ketika membuka raker tersebut di Hotel Novotel, Sabtu (23/05/2026) pagi.

Edi, yang juga Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan, menilai ketahanan fiskal daerah tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran. Pemerintah kota harus membangun basis pembiayaan yang lebih kuat dari potensi ekonomi daerah masing-masing.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.

Menurut Edi, pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan pembangunan kota. Upaya itu harus diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi sumber pendapatan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, sejumlah strategi telah diterapkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital melalui e-PONTI. Inovasi itu disebut mampu mendorong kenaikan transaksi perpajakan sebesar 11,37 persen setiap tahun.

Selain itu, Pemkot Pontianak menerapkan intensifikasi sumber pendapatan melalui Online Tax Monitoring (OTM). Melalui sistem tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dari 65 persen menjadi 85 persen.

“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.

Pontianak juga mengembangkan sumber pendapatan alternatif melalui QROP Spasial, yakni sinkronisasi data lintas sektor dan ekstensifikasi berbasis spasial. Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan potensi pendapatan daerah agar dapat dikelola lebih tepat.

Dari sisi aset, Pemkot Pontianak telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) untuk mengelola aset daerah. Pemkot Pontianak juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam memastikan kepastian hukum dan pengamanan aset milik daerah.

Edi menegaskan, APEKSI memiliki peran penting sebagai ruang belajar dan kolaborasi antarkota. Melalui forum tersebut, pemerintah kota dapat bertukar pengalaman, menyampaikan persoalan, sekaligus menyusun rekomendasi bersama untuk dibawa ke tingkat nasional.

“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam menilai Komwil V APEKSI Regional Kalimantan termasuk komisariat wilayah yang paling aktif dan produktif dalam menyampaikan masukan terhadap berbagai isu strategis daerah.

“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.

Alwis menjelaskan, sejumlah masukan dari Komwil V telah diteruskan kepada kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator, Presiden, serta Kementerian Keuangan. Masukan itu disampaikan sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek tersebut mulai berjalan.

Menurut dia, keberadaan komwil strategis karena mampu membaca persoalan daerah secara lebih detail dan regional. Dengan begitu, kebijakan untuk daerah tidak disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.

“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik, disparitas, dan tantangan berbeda. Karena itu, Raker Komwil menjadi ruang penting untuk menghimpun aspirasi kota-kota secara lebih utuh sebelum dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.

Alwis juga menilai Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menjadi forum pembelajaran antardaerah atau horizontal learning. Pertukaran pengalaman tidak hanya berlangsung dalam sesi formal, tetapi juga melalui komunikasi informal antara wali kota, sekretaris daerah, asisten, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Forum ini menjadi ajang pembelajaran horizontal. Antarkota bisa saling belajar, antar-OPD juga bisa saling bertukar pengalaman,” pungkasnya.

Melalui raker tersebut, kota-kota di Kalimantan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, memperluas inovasi pendapatan daerah, serta menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah ke depan. []

Redaksi