Pembangunan Kaltim Harus Inklusif, Perempuan Harus Terlibat!

SAMARINDA – Dalam kunjungannya ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (09/05/2025), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan. Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih membuka ruang partisipasi bagi perempuan, khususnya dalam program pemberdayaan dan perlindungan.

Menteri Arifah menilai, partisipasi aktif perempuan dalam merumuskan kebijakan sangat penting agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kaltim, Fahri Rozano, menjelaskan bahwa Menteri PPPA mengharapkan peningkatan kualitas perencanaan dalam setiap program pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada perempuan terhadap proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan.

“Partisipasi perempuan sangat diperlukan, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar mereka dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang ada,” terang Fahri.

Fahri juga mengungkapkan bahwa tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya terletak pada identifikasi persoalan di masyarakat, tetapi juga pada ketepatan program dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah.

“Ketika suara perempuan benar-benar didengar, maka pemerintah daerah akan mampu merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perempuan juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian, ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai sektor diharapkan dapat diatasi.

“Secara umum, pembangunan memang telah berjalan baik. Namun, hingga kini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan gender yang ada,” pungkas Fahri[]

Redaksi12