Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan partisipasi perempuan serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kesetaraan gender.
JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional masih menghadapi tantangan ketimpangan di berbagai sektor, mulai dari akses ekonomi hingga partisipasi pengambilan keputusan. Kondisi ini mendorong perlunya kerja sama lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender secara nyata di Indonesia.
Fokus kebijakan ke depan diarahkan pada perluasan akses, peningkatan partisipasi, serta penguatan kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa upaya pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari berbagai pihak. Ia menyampaikan, “Ke depan, kita memiliki pekerjaan bersama untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam seluruh sektor pembangunan,” sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Selasa, (21/04/2026).
Arifah menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan yang membatasi perempuan dalam mengakses berbagai peluang, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Ketimpangan tersebut juga terlihat dalam keterlibatan perempuan pada proses pengambilan keputusan di tingkat pembangunan.
Selain itu, ia menilai bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh perempuan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk mengatasi persoalan tersebut.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat terciptanya ekosistem pembangunan yang lebih setara, di mana perempuan memiliki posisi yang kuat dalam setiap aspek pembangunan nasional. []
Redaksi1
