Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Langkah penguatan kolaborasi ini dinilai sangat penting, mengingat berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kutai Barat justru mengalami peningkatan, dari 23,1 persen pada 2023 menjadi 27,6 persen pada 2024, atau naik 5,6 persen. “Kami mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat penurunan angka stunting. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting,” ujar Plt Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, di Sendawar, Jumat (21/06/2025).
Kamius menegaskan, pemanfaatan anggaran harus difokuskan untuk intervensi spesifik dan sensitif, seperti peningkatan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita, perbaikan sanitasi lingkungan, serta penyediaan akses air bersih.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta keterlibatan pihak swasta dan masyarakat. “Keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Karena itu, kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang erat di antara semua pemangku kepentingan mutlak diperlukan,” tegas Kamius.
Selain penguatan koordinasi di tingkat pemerintahan, pemanfaatan layanan posyandu yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan juga menjadi perhatian penting. Kamius mengimbau agar kader posyandu dapat mengoptimalkan peran mereka, tidak hanya dalam pelayanan gizi dan kesehatan, tetapi juga dalam edukasi kepada masyarakat, khususnya selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. “Pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah usia dua tahun harus menjadi prioritas di semua posyandu,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Pemkab Kubar telah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan seluruh OPD terkait dan pemangku kepentingan. Rapat tersebut bertujuan untuk mematangkan strategi penanganan stunting berdasarkan evaluasi intervensi yang telah dilakukan. “Rapat koordinasi ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam penanganan stunting yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Kami ingin memastikan bahwa ke depan setiap program yang dijalankan benar-benar efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Kamius.
Dengan upaya yang terus diperkuat ini, Pemkab Kutai Barat berharap prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah ini semakin meningkat. []
Admin 02
