Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Dukungan mayoritas fraksi terhadap hak angket di DPRD Kaltim diiringi konflik internal yang mencuat dalam rapat resmi.
SAMARINDA – Dinamika internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengemuka dalam rapat konsultasi usulan hak angket terhadap kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang digelar Senin (04/05/2026) malam. Selain menguatnya dukungan mayoritas fraksi, forum tersebut juga diwarnai ketegangan personal antaranggota dewan yang mencerminkan retaknya soliditas di tubuh legislatif.
Rapat yang berlangsung di Gedung D DPRD Kaltim ini menghasilkan sikap politik mayoritas, yakni enam dari tujuh fraksi menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket untuk menyelidiki sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial, mulai dari anggaran mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur. Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memilih mengambil posisi berbeda.
Hak angket DPRD merupakan hak konstitusional legislatif daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun, pembahasan substansi hak angket justru dibayangi konflik internal. Ketegangan memuncak saat anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Reza, menyampaikan keberatan atas pernyataan anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, yang disampaikan melalui grup WhatsApp internal DPRD Kaltim.
Disampaikan Reza, pernyataan yang dituliskan Syahariah Mas’ud berbunyi ‘Mulutmu yang besar kenapa sembunyi di dalam demo. Apa maumu lah?“, sontak membuat Reza merasa namanya tercoreng.
Reza menilai pernyataan tersebut bersifat personal dan mencederai etika komunikasi dalam lembaga legislatif.
“Saya dihidupkan, diajari di lingkungan keluarga saya tidak pernah berucap seperti ini. Mulai dari kakek saya, nenek saya, bapak dan ibu saya, bahkan di lingkungan keluarga sendiri tidak pernah diajari bahasa kasar seperti ini. Etika, ini marwah dari keluarga saya, demi Allah, demi nama almarhum mamaku, aku nggak terima,” ujar Reza, Senin (04/05/2026).
Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan sebagai aduan resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.
“Ini merupakan aduan pribadi saya dari sebagai kader Gerindra dan perwakilan fraksi Gerindra kepada ketua BK Kaltim. Grup WA ini untuk komunikasi kedinasan DPRD, bukan pernyataan sikap yang tidak menjunjung etika dan bersifat personal. Ini melanggar kode etik dan melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik),” jelas Reza.
Menanggapi hal itu, Syahariah Mas’ud menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf atas pernyataannya. Ia menegaskan bahwa ungkapan tersebut dilatarbelakangi kekecewaan terhadap minimnya kehadiran fraksi lain saat menghadapi aksi demonstrasi masyarakat sebelumnya.
“Saya mohon maaf jika penyampaian saya terdengar keras. Saya menunggu lama agar fraksi lain hadir menghadapi massa, tetapi yang ada hanya Partai Golkar,” kata Syahariah.
Ia juga menyoroti konsistensi sikap anggota dewan dalam merespons tuntutan publik, terutama terkait isu hak angket.
“Saya sangat kecewa ketika kami sudah siap di luar, semua fraksi tidak ada yang muncul kecuali Partai Golkar. Maaf kalau saya sedikit agak keras. Saya hanya ingin memperjelas kalau saya emosi dan kecewa, karena dalam lembaga kita harus bersatu di dalam DPRD,” jelasnya.
“Kita ingat sekali bahwa saat rapat, yang sangat ambisi sekali adalah Pak Reza. Kenapa saat kita menghadapi massa, beliau tidak hadir? dan saya bukan orang kasar ya,” jelas Syahariah Mas’ud.
Situasi ini menunjukkan bahwa perdebatan hak angket di DPRD Kaltim tidak hanya berkutat pada substansi kebijakan, tetapi juga membuka persoalan koordinasi, komunikasi, dan konsistensi sikap politik antarfraksi. Keputusan akhir terkait hak angket diperkirakan akan menjadi penentu arah relasi antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke depan. []
Redaksi
