Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Rencana kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memunculkan kekhawatiran baru terkait potensi proliferasi senjata nuklir serta stabilitas keamanan di Timur Tengah.
RIYADH – Rencana kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi kembali menjadi sorotan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump disebut mendukung kesepakatan yang memungkinkan Riyadh memperkaya uranium dan memproses bahan bakar nuklir bekas. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran sejumlah negara mengenai potensi proliferasi senjata nuklir di kawasan Timur Tengah yang selama ini rawan konflik.
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari pembahasan panjang mengenai kerja sama energi nuklir sipil antara AS dan Arab Saudi. Sebagaimana diberitakan Sindonews, Kamis (23/07/2026), mengutip Reuters, pemerintahan Trump dikabarkan siap mengajukan rancangan perjanjian itu kepada Kongres Amerika Serikat.
Arab Saudi merupakan negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/NPT) yang berkomitmen tidak mengembangkan senjata nuklir dan menerima inspeksi internasional. Namun, menurut dua sumber Reuters, rancangan perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan gold standard yang melarang pengayaan uranium maupun pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas, serta tidak mencantumkan Protokol Tambahan (Additional Protocol) pengawasan internasional.
Kondisi itu dinilai dapat memicu kekhawatiran negara-negara di kawasan, termasuk Israel, karena fasilitas pengayaan uranium secara teori dapat digunakan untuk menghasilkan material yang diperlukan dalam pembuatan hulu ledak nuklir apabila tidak diawasi secara ketat.
Di sisi lain, Arab Saudi menyatakan pengembangan energi nuklir merupakan bagian dari program Visi 2030 untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dalam pembangkitan listrik, menekan emisi karbon, serta meningkatkan nilai ekspor minyak mentah.
Pemerintah Saudi juga pernah menyatakan akan mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir apabila Iran berhasil mengembangkan kemampuan serupa. Pada Januari 2025, Riyadh mengumumkan rencana memperkaya uranium menjadi yellowcake sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir.
Selain memiliki nilai strategis di bidang energi, kerja sama nuklir sipil tersebut juga dinilai memperkuat kepentingan geopolitik AS di kawasan. Kesepakatan itu berpotensi membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membangun fasilitas nuklir di Arab Saudi sekaligus memberikan akses pengawasan terhadap program atom kerajaan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Energi Atom Amerika Serikat Tahun 1954 melalui Pasal 123, setiap perjanjian kerja sama nuklir sipil wajib memenuhi sembilan persyaratan nonproliferasi dan harus melalui proses peninjauan Kongres.
Apabila kesepakatan dengan AS tidak terealisasi, Arab Saudi memiliki sejumlah alternatif mitra. China National Nuclear Corporation (CNNC) dari China, perusahaan nuklir Rusia Rosatom, Korea Selatan, hingga Prancis diketahui pernah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di kerajaan tersebut.
Meski demikian, persoalan diplomatik diperkirakan tetap menjadi tantangan. Israel secara konsisten menyampaikan penolakan terhadap kemungkinan berkembangnya program nuklir sipil Arab Saudi karena dinilai berpotensi meningkatkan risiko perlombaan senjata di Timur Tengah. []
Redaksi08
