Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Overkapasitas lebih dari 200 persen di Lapas Perempuan Tenggarong belum teratasi akibat penundaan pembangunan karena efisiensi anggaran.
KUTAI KARTANEGARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami overkapasitas lebih dari 200 persen, dengan jumlah penghuni mencapai 359 orang dari kapasitas ideal 135 orang. Rencana pembangunan lanjutan untuk mengatasi kondisi tersebut terpaksa ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran, Selasa (21/04/2026).
Kepala Lapas Perempuan Tenggarong Riva Dilyanti mengungkapkan, pembangunan lanjutan yang sebelumnya telah masuk program prioritas belum dapat direalisasikan pada tahun ini meski perencanaan teknis telah disiapkan.
“Untuk tahap lanjutan sebenarnya sudah diajukan sebagai program prioritas. Namun, kami harus menahan napas lebih panjang karena tahun ini terkena efisiensi anggaran,” ujar Riva saat peninjauan bersama Bupati Kukar di Lapas Perempuan Tenggarong.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Dinas Pekerjaan Umum (PU), proyek pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar yang mencakup penambahan blok hunian, pembangunan tembok pengamanan, serta rumah dinas petugas.
“Saat ini kapasitas kami hanya 135 orang, tapi dihuni 359 warga binaan. Lebih dari 200 persen kelebihan beban,” keluhnya.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada keterbatasan ruang gerak warga binaan, termasuk dalam pelaksanaan program pembinaan dan aktivitas sehari-hari di dalam lapas.
Lapas Perempuan Tenggarong diketahui merupakan satu-satunya fasilitas pemasyarakatan perempuan yang melayani wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Seluruh narapidana perempuan dari berbagai daerah di dua provinsi tersebut ditempatkan di fasilitas ini.
Meski pembangunan tahap awal sebelumnya telah dimulai, kelanjutan proyek kini belum dapat dilanjutkan. Pihak lapas berencana mengajukan kembali usulan anggaran pada tahun berikutnya.
“Kami paham kondisi fiskal daerah dan pusat. Tapi mengingat fungsinya yang vital untuk dua provinsi, kami optimis pembangunan ini akan masuk radar prioritas tahun depan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, ratusan warga binaan masih harus menempati fasilitas yang tidak lagi ideal, sembari menunggu kepastian realisasi pembangunan lanjutan guna mengurangi kepadatan hunian. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah
