Tag Archives: BPK

Rekomendasi DPRD Berau atas LKPJ 2025 menjadi pijakan penting bagi Pemkab Berau dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah. BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau (Berau) menegaskan peran pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun …

Pemkab Kutai Barat merumuskan skema WFA dengan aturan ketat agar pelayanan dasar tetap berjalan optimal tanpa gangguan. KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mulai menyiapkan skema penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dengan memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan …

Pemkab Bulungan menguji sistem parkir digital di Pelabuhan Kayan II sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mengurangi kebocoran retribusi. BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mulai menguji sistem parkir dan retribusi berbasis digital di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor sebagai upaya meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Uji …

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kukar dalam sambutannya pada pelantikan pengurus baru masa bakti 2023–2027, Senin malam (26/05/2025), di Pendopo Odah Etam. Di hadapan jajaran pengurus baru dan seluruh perwakilan cabang olahraga, Edi menyampaikan bahwa …

MEMPAWAH – Puluhan keluarga terdakwa 9 karyawan perusahaan PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, di Jalan Raden Kusno, Kamis (30/4/2015). Tujuan mereka guna menghadiri vonis anggota keluarganya dan berharap vonis itu berujung pembebasan. Lantaran proses hukum yang menimpa anggotanya selaku terdakwa, hanya berawal dari perjuangan melalui …

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Budiman Arifin mencatat tiga tugas yang harus dilakukan Pemkab Bulungan usai menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Bulungan untuk ditingkatkan jadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).