Tag Archives: kebijakan pemerintah

Pemerintah mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam disimpan di perbankan nasional untuk memperkuat likuiditas dan stabilitas rupiah. JAKARTA – Pemerintah memperketat pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dengan mewajibkan penempatan dana tersebut di perbankan nasional mulai 1 Juni 2026, sebagai upaya memperkuat likuiditas domestik dan stabilitas nilai tukar …

SOKSI menegaskan komitmen mengawal implementasi kebijakan pemerintah agar berdampak nyata pada kesejahteraan pekerja. JAKARTA – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menegaskan peran aktifnya dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan menitikberatkan pada dampak nyata bagi pekerja, termasuk peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi melalui kebijakan ekonomi strategis. Ketua Umum (Ketum) SOKSI Mukhamad …

Pemerintah menurunkan iuran jaminan sosial hingga 50 persen untuk memperluas perlindungan pekerja informal. JAKARTA – Pemerintah menargetkan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kebijakan keringanan iuran hingga 50 persen bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU), sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan …

Pemerintah tetap menyalurkan insentif untuk mendukung pelatihan dan pemenuhan standar operasional selama masa evaluasi SPPG. SULAWESI SELATAN – Pemerintah tetap mengucurkan insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski ribuan unit penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditutup sementara, guna menjaga kesiapan operasional dan peningkatan …

Pemerintah menyerahkan DIM RUU PPRT ke DPR RI sebagai langkah mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja rumah tangga. JAKARTA – Pemerintah mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (20/04/2026), sebagai langkah konkret …

Pemerintah menetapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026, dengan pengecualian pada sektor layanan publik dan strategis. JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan menetapkan satu hari work from home (WFH) setiap pekan, yakni setiap Jumat, mulai 1 April 2026. Kebijakan …