Perumda Danum Taka meraih penghargaan Bintang 4 di TOP BUMD Awards 2026, disertai penghargaan untuk Bupati PPU dan Direktur perusahaan. JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menorehkan prestasi di ajang TOP Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards 2026, dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka …
Read More »Pemkab Kubar Siapkan WFA, Pelayanan Dasar Tetap Wajib Jalan
Pemkab Kutai Barat merumuskan skema WFA dengan aturan ketat agar pelayanan dasar tetap berjalan optimal tanpa gangguan. KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mulai menyiapkan skema penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dengan memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan …
Read More »WFH ASN Banjarbaru Dimulai, Pelayanan Publik Tetap Jalan
Pemkot Banjarbaru menerapkan WFH ASN secara selektif untuk efisiensi energi tanpa mengganggu pelayanan publik. BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema selektif guna menekan konsumsi energi sekaligus menjaga produktivitas birokrasi tanpa mengganggu pelayanan publik. …
Read More »WFH ASN Berlaku, DPRD Pontianak Wanti-Wanti Soal Kinerja
DPRD Pontianak mendukung WFH ASN dengan syarat pengawasan diperketat dan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, tetap berjalan optimal. PONTIANAK – Pengawasan ketat menjadi sorotan dalam penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh …
Read More »WFH ASN Katingan Diatur Ketat, Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu
Pemkab Katingan menyiapkan penerapan WFH ASN secara selektif dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan efisiensi kinerja pemerintahan. KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mulai menyiapkan langkah konkret penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menekankan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik. Langkah …
Read More »Disdukcapil PPU Jemput Bola, Rekam e-KTP Lansia Sakit di Rumah
Disdukcapil PPU menghadirkan layanan jemput bola dengan mendatangi langsung warga sakit kronis untuk memastikan hak administrasi kependudukan tetap terpenuhi. PENAJAM PASER UTARA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan layanan jemput bola bagi warga yang memiliki keterbatasan, termasuk …
Read More »Pelantikan 183 PNS, Balangan Targetkan Lompatan Pembangunan
Pelantikan 183 PNS baru di Balangan diharapkan menjadi penggerak inovasi dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. BALANGAN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menargetkan percepatan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas aparatur, menyusul pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru formasi 2024 yang diharapkan menjadi motor inovasi di berbagai sektor. Komitmen …
Read More »Bupati PPU Tegaskan Belum Terapkan WFH, Prioritaskan Pelayanan Publik
Pemkab PPU menilai kebijakan work from home bagi ASN belum relevan diterapkan karena berpotensi menurunkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat. PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memastikan belum akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada hari Jumat, karena …
Read More »DPRD Berau Kritik WFH ASN, Khawatir Ganggu Pelayanan
Ketua DPRD Berau menilai kebijakan WFH ASN setiap Jumat berpotensi mengganggu pelayanan publik dan menurunkan produktivitas pegawai. BERAU – Kekhawatiran terhadap terganggunya pelayanan publik mencuat menyusul rencana penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat oleh pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) …
Read More »PPPK Terancam? DPRD Kalteng Minta Pemda Jaga Keberlanjutan
DPRD Kalteng meminta kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar PPPK agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. PALANGKA RAYA – Kekhawatiran terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang meminta pemerintah daerah tidak mengorbankan keberlangsungan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan