Pengesahan UU PPRT menjadi langkah strategis negara dalam melindungi pekerja domestik sekaligus mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi turunan. SAMARINDA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun …
Read More »Pemerintah Percepat Perlindungan Pekerja Informal Lewat Jaminan Sosial
Pemerintah memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menjangkau pekerja informal melalui penguatan regulasi dan integrasi data nasional. JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat langkah integrasi pekerja sektor informal ke dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada perluasan perlindungan bagi kelompok rentan di tengah perkembangan ekonomi digital dan dinamika pasar kerja. Kementerian …
Read More »UU PPRT Disahkan, Perlindungan Pekerja Masih Dipertanyakan
Meski memberi dasar hukum baru, implementasi UU PPRT dinilai menjadi tantangan utama dalam melindungi pekerja domestik. JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dinilai belum sepenuhnya menjamin perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga (PRT), meski menjadi tonggak penting setelah penantian lebih dari dua dekade. Regulasi yang …
Read More »BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ketua RT Kejar Target UCJ Balikpapan Timur
BPJS Ketenagakerjaan menggandeng ketua RT dan Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk mempercepat peningkatan kepesertaan jaminan sosial pekerja informal di Balikpapan Timur. BALIKPAPAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan menggelar kegiatan optimalisasi peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sekaligus literasi hukum bersama para ketua rukun tetangga (RT) se-Kecamatan Balikpapan Timur, …
Read More »UU PPRT Tegaskan Perjanjian Jadi Dasar Hubungan Kerja
UU PPRT mewajibkan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian resmi. JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandai perubahan mendasar dalam relasi kerja sektor domestik, dengan menempatkan kesepakatan dan perjanjian sebagai dasar hukum hubungan …
Read More »Era Baru PRT: UU PPRT Atur Upah, Jam Kerja, dan Cuti
UU PPRT menetapkan standar perlindungan pekerja rumah tangga, mulai dari upah, waktu kerja, hingga hak cuti. JAKARTA – Pemerintah bersama legislatif akhirnya menetapkan regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan dan hak pekerja rumah tangga (PRT), termasuk kepastian upah, pengaturan waktu kerja, serta hak cuti dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja. …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan