Pemkab Berau memastikan gaji ke-13 tahun 2026 diberikan kepada seluruh ASN tanpa diskriminasi, termasuk PPPK. BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan seluruh aparatur sipil negara, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan menerima gaji ke-13 tanpa perbedaan status, sekaligus meredam isu yang beredar terkait dugaan diskriminasi dalam penyaluran …
Read More »4 Bulan Tanpa Gaji, Nakes Berau Jadi Sorotan DPRD
Ratusan tenaga kesehatan dan honorer di Berau belum menerima gaji selama empat bulan, DPRD setempat bergerak cepat mencari solusi melalui rapat kerja dengan dinas terkait. BERAU – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai honorer di Kabupaten Berau (Berau) belum menerima gaji selama empat bulan sejak awal 2026, memicu langkah cepat …
Read More »Ribuan PPPK Terancam Imbas Aturan 30 Persen, Kaltim Pastikan Aman
Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD, memicu kekhawatiran di sejumlah daerah, namun Kaltim memastikan kondisi masih aman. SAMARINDA – Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian …
Read More »PPPK Terancam? DPRD Kalteng Minta Pemda Jaga Keberlanjutan
DPRD Kalteng meminta kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar PPPK agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. PALANGKA RAYA – Kekhawatiran terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang meminta pemerintah daerah tidak mengorbankan keberlangsungan …
Read More »Nunukan Siap Terapkan WFA, Tunggu Aturan Pusat
Pemkab Nunukan menyiapkan skenario penerapan WFA dan penyesuaian hari kerja ASN, sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai menyiapkan skenario penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul rencana kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penerapan Work From Anywhere (WFA), meski hingga …
Read More »Penempatan PPPK Kukar Sesuai Prioritas Pelayanan Publik
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menerapkan kebijakan penempatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik dengan berlandaskan pada analisis komprehensif terhadap kebutuhan riil organisasi perangkat daerah dan prioritas pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah kukar. Bupati Kukar, Edi Damansyah, secara khusus meminta …
Read More »Gerakan Etam Mengaji Jadi Tolok Ukur Kinerja PPPK Kukar
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah inovatif dalam pembinaan karakter dan spiritualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengintegrasikan program unggulan Gerakan Etam Mengaji (Gema) ke dalam sistem evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bupati Kukar, Edi Damansyah, dengan tegas menyatakan bahwa partisipasi aktif …
Read More »Mengapa PPPK Kukar Dikontrak Setahun? Ini Penjelasannya
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara transparan memaparkan dasar pertimbangan strategis di balik penerapan kebijakan kontrak kerja berdurasi satu tahun, yang bersifat dapat diperpanjang, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui analisis mendalam terhadap dua …
Read More »Wakil Gubernur Kaltim Usulkan Pengangkatan PPPK Tahap Ketiga Ke BKN
SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menerima audiensi Persatuan guru dan Tenaga Pendidik honorer Provinsi Kaltim yang berlangsung di ruang rapat Tepian 2, lantai 1, kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (07/05/2025). Dalam pertemua ini, Persatuan guru dan Tenaga Pendidik honorer Kaltim meminta …
Read More »165 PPPK Dibekali Integritas dan Netralitas ASN
SAMARINDA – Komitmen pemerintah untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme kembali ditegaskan dalam pelaksanaan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan itu berlangsung di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan