Wabup Mahyunadi Instruksikan Penyusunan RKPD 2027 Harus Realistis

KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 secara realistis dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (04/03/2026).

Mahyunadi menegaskan bahwa penyusunan program pembangunan daerah harus didasarkan pada analisis yang akurat dan rasional agar target yang ditetapkan sejalan dengan kondisi kemampuan anggaran daerah. Ia mengingatkan para penyusun kebijakan agar tidak menetapkan target yang terlalu tinggi dan sulit direalisasikan.

Menurutnya, kesalahan dalam menganalisis kondisi masa depan dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Jika target yang ditetapkan tidak realistis, maka program yang direncanakan berpotensi tidak dapat diwujudkan sesuai harapan masyarakat.

“Harus pandai kita menganalisa keadaan ke depan. Kalau analisa kita rendah, dapatnya banyak itu agak gampang. Tapi kalau analisa kita tinggi, dapatnya sedikit, itu yang rumit,” ujarnya di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim pada Rabu (04/03/2026).

Mahyunadi menjelaskan bahwa akurasi dalam menyusun proyeksi anggaran menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai bahwa kesalahan perencanaan tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah daerah, tetapi juga dapat menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Ketika rencana tersebut tidak dapat direalisasikan, maka hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Ketika sudah berangan-angan jalan jadi bagus, ternyata tidak terealisasi, itu tentu mengecewakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahyunadi menyampaikan bahwa dalam menyusun proyeksi pembangunan hingga tahun 2027, pemerintah daerah akan menggunakan pendekatan yang cenderung konservatif. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas program pembangunan di tengah dinamika fiskal daerah.

Menurutnya, meskipun terdapat peluang peningkatan pendapatan daerah, pemerintah tetap memilih menggunakan asumsi yang relatif sama dengan kondisi tahun berjalan sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi. “Kalau optimis mungkin bisa lebih, tapi untuk langkah amannya ya sama dengan tahun ini,” jelasnya.

Selain itu, Mahyunadi juga menyinggung tren pertumbuhan ekonomi daerah yang disebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum tahun 2024. Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tetap berada dalam batas standar pertumbuhan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang relevan.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai fluktuasi APBD merupakan hal yang wajar dalam dinamika pengelolaan fiskal daerah, sehingga perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi kembali menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh OPD dalam menyusun program pembangunan. Ia meminta setiap perangkat daerah fokus pada program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar instansi pemerintah tidak terjebak dalam penyusunan program yang terlalu ambisius namun tidak mampu direalisasikan secara optimal. Menurutnya, perencanaan yang realistis dan terukur justru akan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah