Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA– Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wartini menghadiri rapat identifikasi pekerjaan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai pada Tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat Ruhui Rahayu lantai 1 kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (14/05/2025).
Usai rapat tersebut, Sri Wartini menyampaikan serapan anggaran yang dilakukan Dispora Kaltim pada tri wulan pertama masih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya perubahan aplikasi E-Kataloq dari versi 5 ke 6 dan adanya penyesuaian untuk efisiensi.
“Tentang anggaran yang masih kecil realisasinya, karena terkait dengan perubahan aplikasi E-Kataloq versi 5 ke 6 dan ada efisiensi, sehingga realisasi kami masih kecil,” ujar Sri Wartini, kepada awak media.
Dia melanjutkan, rata-rata serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim masih disatu digit itu baru terpakai gaji dan makan minum, sementara yang menjadi kendala atau permasalahannya sama perubahan aplikasi E-Kataloq versi 5 ke 6, sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunggu E-Kataloq versi 6.
“Realisasinya baru sekitar 8 persen, karena baru gaji dan yang lain karena ada perubahan versi E-Kataloq, sehingga RUP harus mengikuti,” kata Sri Wartini.
Dalam kesempatan itu Sri Wartini berharap, rapat bersama dengan beberapa OPD Kaltim dan Sekretaris Daerah dapat saling memberikan solusi sehingga suatu kegiatan dari mulai perencanaan sampai terealisasi dapat berjalan dengan baik serta diakhir tahun dapat terealisasi semu.
“Dengan adanya pertemuan ini akan lebih memacu pada kami untuk melaksanakan kegiatan sesuai yang telah direncanakan, sehingga dapat tercapai 100 persen,” tutur perempuan berhijab ini.
Sekadar diketahui, rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah; serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando.
Kehadiran para pejabat tinggi ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menata arah pembangunan yang selaras dengan kebutuhan informasi publik yang kredibel. Dalam forum tersebut, dibahas pula pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan strategi komunikasi publik yang efektif, khususnya menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Media diharapkan mampu mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program dan kebijakan secara konstruktif. Dengan arus informasi yang begitu cepat, kehadiran media yang terverifikasi dan bertanggung jawab akan menjadi penyeimbang narasi publik di tengah potensi disinformasi.
Pemprov Kaltim juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar distribusi informasi tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan organisasi media seperti SMSI dinilai krusial dalam menjaga integritas ruang informasi digital di daerah.[]
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Risa Nurjanah
