DPMD Kukar Gelar Rapat RKBU “Strategi Efektif untuk Pengelolaan Barang dan Peningkatan Kinerja OPD”

KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang di lingkungan pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat penting yang membahas Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPMD Kukar dan dipimpin oleh Penelaah Teknis Kebijakan, Meidy Fernanda. Rapat ini dihadiri oleh seluruh staf Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang berperan langsung dalam perencanaan dan pengelolaan barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKBU menjadi bagian penting dari strategi tata kelola pemerintahan, berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk satu tahun anggaran ke depan.

Dalam sambutannya, Meidy Fernanda menekankan bahwa perencanaan yang matang dan terstruktur dalam penyusunan RKBU sangat penting guna memastikan setiap OPD mendapatkan kebutuhan barang yang sesuai dan tepat waktu. “RKBU bukan hanya sekadar daftar kebutuhan barang, tetapi juga merupakan cerminan dari perencanaan dan pengelolaan yang baik. Kita harus memastikan bahwa setiap barang yang kita rencanakan benar-benar dibutuhkan dan dapat menunjang kinerja kita semua,” ujarnya (28/02/2025) yang lalu.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat ini mencakup penyesuaian kebutuhan barang dengan anggaran yang tersedia, proses pengadaan barang yang transparan, serta strategi optimalisasi penggunaan barang yang ada. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam pengadaan barang yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

RKBU sendiri merupakan daftar perencanaan kebutuhan barang yang disusun oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang untuk memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Sistem ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas setiap OPD dalam melayani masyarakat.

Dengan adanya koordinasi yang baik antar seluruh staf, diharapkan RKBU yang disusun dapat lebih komprehensif dan tepat sasaran, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan transparan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPMD Kukar dalam mendorong optimalisasi pengelolaan barang dan peningkatan kualitas pelayanan publik. [] ADVERTORIAL

Redaksi04