Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Daerah, Selasa (12/08/2025), di Aula lantai III, Kantor Bupati PPU. Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar, para Asisten, serta seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah, dan Kepala Desa di wilayah PPU.
Dalam arahannya, Mudyat Noor menekankan pentingnya kemandirian program pembangunan dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, tantangan ke depan semakin berat karena sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Ia menambahkan, terdapat informasi bahwa pada tahun depan pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah secara nasional sebesar Rp100 triliun. Pemangkasan ini diperkirakan akan berdampak pada seluruh kabupaten/kota, dengan potensi pengurangan pendapatan daerah rata-rata Rp150–200 miliar per daerah.
“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. SKPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa melihat dulu besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan, apakah dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” tegas Bupati.
Mudyat menjelaskan, meski APBD PPU hanya sekitar Rp2,7 triliun, pembangunan yang terlihat di daerah dapat bernilai setara Rp5–10 triliun per tahun jika SKPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi. Ia menekankan, setiap kementerian memiliki program yang bisa dimanfaatkan untuk daerah, mulai dari bantuan pembangunan sekolah, pengadaan buku, pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan guru.
“Kalau SKPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar. Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir di acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” ujar Bupati.
Selain kementerian, Mudyat mendorong SKPD menjalin koordinasi erat dengan dinas provinsi, karena banyak program yang bisa dilaksanakan di PPU jika komunikasi berjalan baik. Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor juga penting, termasuk melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, yang memiliki sumber daya manusia, meski anggarannya terbatas.
Dengan posisi PPU yang strategis, dekat Balikpapan dan Samarinda, Mudyat optimistis koordinasi dengan provinsi dan pusat lebih mudah dilakukan. “Yang kita ambil adalah manfaat untuk masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan dari kementerian hingga ratusan miliar, itu sudah sangat membantu pembangunan daerah,” tegasnya.
Bupati menutup sambutannya dengan pesan agar pasca peringatan HUT RI ke-80, seluruh SKPD segera mengkolaborasikan kegiatan dengan kementerian dan provinsi, memanfaatkan peluang bantuan, dan mendata kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.[]
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
