DPRD Kutim Siapkan Jadwal Pembahasan Proyek Multi Years

KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, memastikan jadwal pembahasan proyek tahun jamak atau multi years akan segera ditetapkan dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan setelah surat resmi dari Bupati Kutai Timur diterima oleh DPRD untuk ditindaklanjuti bersama Badan Anggaran (Banggar).

“Yang direncanakan nanti adalah jadwal untuk pembahasan multi years. Kemarin Bupati baru menyurat. Jadi kita tindak lanjuti bersama untuk menyusun jadwalnya supaya diadakan pembahasan terkait dengan multi years itu,” ujar Jimmi di Sangatta, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, pembahasan kali ini hanya akan difokuskan pada penambahan proyek tahun jamak dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan reses anggota dewan yang semula sudah dijadwalkan di daerah pemilihan masing-masing.

“Kita tidak boleh melakukan pembahasan karena beririsan dengan reses. Kalau dibikin jadwal reses berarti Banmus enggak bisa membahas. Karena waktunya mepet, selambat-lambatnya tanggal 28 November 2025 itu harus pengesahan anggaran 2026,” paparnya.

Ia menambahkan, padatnya agenda pembahasan anggaran membuat DPRD Kutai Timur memutuskan untuk menunda kegiatan reses. Keputusan ini diambil agar proses penyusunan dan pembahasan proyek multi years dapat berjalan tanpa hambatan serta diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. “Reses diundur akhir bulan ini,” ujarnya menegaskan.

Jimmi berharap penundaan jadwal tersebut tidak mengurangi esensi kegiatan reses yang menjadi wadah bagi anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Ia menilai, penyesuaian ini justru menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan proses penganggaran berjalan efektif tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan waktu agar seluruh proses pembahasan dapat rampung sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Dengan langkah ini, DPRD Kutai Timur berupaya menyeimbangkan antara tanggung jawab legislasi dan kegiatan representatif, agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai perencanaan.[]

Admin05