Kutim Fokus Pesisir Usai Kewenangan Laut Beralih ke Provinsi

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional. Langkah ini menjadi semakin penting setelah terbitnya regulasi nasional yang resmi mencabut kewenangan kabupaten dalam pengelolaan wilayah laut.

Anggota DPRD Kutim Komisi B, Faisal Rachman, menegaskan bahwa perubahan kewenangan tersebut harus dijadikan momentum untuk membangun pola koordinasi yang lebih intens dan terstruktur antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, ia menilai program pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap dapat berjalan efektif.

“Ya jadi gini, memang kita ini kan sekarang dinas perikanan kita itu kan sudah mulai dicabut. Tidak boleh lagi, kita tidak punya lagi wilayah laut, ya,” ujar Faisal, Minggu (23/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi pusat, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki otoritas merencanakan, mengawasi, maupun memanfaatkan sumber daya di wilayah laut. Dampaknya, sejumlah program yang sebelumnya berada dalam kewenangan dinas perikanan kabupaten harus menyesuaikan struktur baru.

“Jadi pemerintah daerah kabupaten bukan lagi sebagai pengelola lautnya sekarang,” tegasnya.

Menurut Faisal, kondisi tersebut bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk memperkuat hubungan kerja antara kabupaten dan provinsi. Pemerintah kabupaten dapat fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir, sementara seluruh aspek pengelolaan wilayah laut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Dicabutnya kewenangan kabupaten dalam pengelolaan wilayah laut membawa konsekuensi langsung pada pola pelaksanaan program pesisir. Faisal menyebut seluruh mekanisme harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

“Jadi tidak boleh lagi,” katanya menegaskan larangan tersebut.

Penyesuaian itu meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan lapangan yang kini sepenuhnya memerlukan keterlibatan pemerintah provinsi. Meski demikian, pemerintah kabupaten masih memiliki ruang besar untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, mulai dari pelatihan nelayan, pengembangan teknologi budidaya darat, hingga penguatan kelembagaan kelompok nelayan.

Faisal menegaskan perlunya komunikasi intensif serta mekanisme kerja sama yang solid agar program tidak stagnan maupun salah sasaran. “Ini penting untuk memastikan program-program yang menyentuh masyarakat pesisir tetap berlanjut, meski kewenangan kita sudah berubah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi juga wajib hadir pada tahap implementasi, mulai dari pendataan nelayan, penyusunan kebutuhan, hingga penyaluran bantuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan koordinasi kuat bersama pemerintah provinsi, Faisal optimistis kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terus ditingkatkan. Program ekonomi berbasis perikanan darat, pengolahan hasil tangkap, hingga diversifikasi usaha nelayan menjadi opsi yang layak dikembangkan di tengah terbatasnya kewenangan kabupaten.

“Tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Jadi meskipun aturan berubah, semangat pemberdayaan harus tetap berjalan,” pungkasnya.

Melalui sinergi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi, Pemkab Kutai Timur berharap pengembangan ekonomi pesisir tetap berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah pesisir Kutim. []

Admin03