Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Senin (22/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi forum resmi untuk membahas berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintahan desa, mulai dari regulasi, peran dan tanggung jawab perusahaan, hingga dinamika pembangunan di tingkat desa.
RDP ini dimanfaatkan oleh para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta kritik secara langsung kepada DPRD. Sejumlah persoalan mencuat dalam pertemuan tersebut, di antaranya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan desa, serta adanya indikasi kegiatan ilegal yang dinilai berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Paser, Zulfikar Yusliskatin, menyampaikan bahwa DPRD berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan oleh Apdesi. Seusai kegiatan, ia menegaskan, “Semua masukan, saran, dan kritik dari teman-teman kepala desa akan kami tampung dan sampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati. Hal-hal yang bersifat strategis dan isu krusial di desa akan menjadi perhatian serius kami.”
Zulfikar juga menyoroti adanya keluhan dari salah satu kepala desa di Kecamatan Muara Samu terkait perusahaan yang diduga tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya secara optimal. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat desa.
“Kami berharap ada ruang khusus untuk membahas persoalan perusahaan, terutama yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Bulan depan kami minta agar segera dijadwalkan pertemuan dengan pihak terkait,” ujarnya.
Rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Senin siang itu difokuskan pada upaya DPRD untuk mendengarkan secara langsung aspirasi kepala desa. DPRD Paser berjanji akan menindaklanjuti berbagai isu yang muncul melalui mekanisme komisi maupun agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
“Kami akan melihat jadwal apakah memungkinkan dilakukan sidak langsung ke lokasi. Semua akan dibahas sesuai bidang komisi yang membidangi,” jelas Zulfikar.
Menurutnya, keberadaan forum RDP sangat penting sebagai sarana menjaga komunikasi dan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ia menekankan bahwa setiap langkah tindak lanjut harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
“Kami tentu menginginkan ada tindakan tegas, tetapi harus diingat bahwa kewenangan terkait perusahaan tidak sepenuhnya berada di kabupaten. Karena itu kami berhati-hati agar langkah yang diambil sesuai dengan persoalan dasar antara masyarakat, desa, dan pihak perusahaan,” tegasnya.
Isu-isu strategis yang dibahas dalam RDP tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan DPRD dalam mengawal pembangunan, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong terciptanya keadilan bagi masyarakat desa di Kabupaten Paser.
Zulfikar menambahkan bahwa DPRD Paser akan terus membuka ruang dialog dengan Apdesi sebagai mitra strategis pemerintah daerah di tingkat desa. “Kami ingin memastikan bahwa aspirasi desa tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti. Dengan komunikasi yang baik, isu-isu krusial bisa diselesaikan secara bersama-sama,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan RDP ini, DPRD Kabupaten Paser menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi yang lebih terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintahan desa. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Nursiah
