Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi dalam rangka pendirian Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) beberapa waktu lalu.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada jajaran terkait untuk melengkapi seluruh persyaratan yang masih belum terpenuhi. Hal ini dilakukan guna memuluskan rencana kunjungan verifikasi dari tim pusat.
Upaya tersebut merupakan lanjutan dari permohonan Bupati Kutai Timur serta kunjungan kerja Wakil Bupati ke kantor Kemensos pada 5 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, pihak Kemensos mengarahkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan infrastruktur rintisan sebagai syarat utama sebelum pembangunan sekolah permanen direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Mahyunadi menjelaskan bahwa strategi yang ditempuh adalah membentuk Sekolah Rakyat Rintisan. Secara teknis, konsep ini menyerupai sekolah filial atau kelas jauh. Dalam hal ini, Pemkab Kutim diwajibkan menyediakan gedung representatif yang nantinya akan dipinjamkan dan dikelola sepenuhnya oleh Kemensos.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan sekolah rintisan akan menjadi jaminan bagi Kutai Timur untuk memperoleh pembangunan Sekolah Rakyat permanen di masa mendatang.
“Nanti kalau sudah ada Sekolah Rakyat rintisan maka pasti dipastikan Kabupaten Kutai Timur akan dapat Sekolah Rakyat beneran,” ujarnya usai rapat tindak lanjut bersama jajaran terkait di Ruang Ulin, Kantor Bupati, Kamis (26/02/2026).
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kutim telah menjalin kesepakatan dengan Yayasan Stiper untuk memanfaatkan salah satu gedung program studi sebagai lokasi awal penyelenggaraan sekolah rintisan. Gedung tersebut direncanakan menjadi tempat kegiatan belajar mengajar bagi siswa dengan target operasional dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.
Mahyunadi menegaskan bahwa momentum tahun ajaran baru harus dimanfaatkan agar layanan pendidikan kepada masyarakat tidak tertunda. “Target mudah-mudahan tahun ajaran baru ini. Karena kita tidak bisa lama-lama. Kalau lepas tahun ajaran baru ini, tunggu tahun ajaran baru tahun depan,” tegasnya.
Persiapan yang dilakukan meliputi penyediaan satu ruang kelas untuk jenjang SMP dan satu ruang kelas untuk jenjang SMA. Selain itu, Pemkab Kutim juga bertanggung jawab menyiapkan fasilitas asrama bagi siswa putra dan putri serta guru pembimbing. Fasilitas pendukung lainnya seperti dapur dan kamar mandi turut menjadi bagian dari kesiapan infrastruktur.
Mahyunadi juga merinci adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya operasional, termasuk gaji tenaga pengajar serta kebutuhan makan siswa. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas menyediakan dan merehabilitasi gedung.
“Kita siapkan gedungnya saja. Nah memang gedungnya ini perlu rehab. Kebetulan kebetulan dalam pembahasan anggaran kemarin kita sudah masukkan dana rehab untuk membuat rehab itu. Jadi ini ya gayung bersambut,” pungkasnya. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
