Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sepanjang tahun 2025 tercatat mengalami perlambatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut memunculkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian di lapangan.
Berdasarkan data yang beredar, pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2025 tercatat hanya sebesar 1,3 persen. Angka ini turun tajam dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9,8 persen. Perbedaan yang cukup besar tersebut memicu pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai validitas dan metodologi penghitungan data yang digunakan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara terbuka menyampaikan keraguannya terhadap angka tersebut. Ia menilai penurunan yang terjadi tampak tidak selaras dengan dinamika ekonomi yang selama ini berlangsung di daerah. “Pertumbuhan ekonomi kita tercatat anjlok, dari tahun 2024 diangka 9,8 persen menjadi 1,3 persen di tahun 2025,” ungkap Ardiansyah, Senin (09/03/2026).
Menurutnya, selisih penurunan yang cukup tajam tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca kondisi ekonomi daerah. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa data yang dipublikasikan benar-benar akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Menanggapi situasi tersebut, Ardiansyah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur segera melakukan evaluasi dan audit data secara komprehensif. Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang belum sepenuhnya terverifikasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan fondasi ekonomi melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, sinergi antar sektor menjadi kunci penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus mengantisipasi potensi perlambatan di masa mendatang.
Ardiansyah juga menegaskan bahwa langkah penanganan terhadap perlambatan ekonomi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kajian akademis dan data faktual.
“Nanti kami akan libatkan akademisi untuk menentukan langkah yang harus diambil. Karena dari data yang ada, kontribusi pendapatan daerah masih aman, tapi kok menurun,” katanya.
Selama ini, sektor pertambangan masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Meski demikian, beberapa sektor lain seperti industri pengolahan, pertanian, serta perkebunan juga turut memberikan kontribusi penting terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Namun pemerintah daerah menyadari bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada sektor pertambangan memiliki risiko jangka panjang. Fluktuasi harga komoditas global maupun perubahan tingkat produksi dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor alternatif. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung pada sektor primer.
Di sisi lain, Ardiansyah juga menyoroti adanya perbedaan antara kondisi inflasi daerah dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan menurun. Ia menilai inflasi di Kutai Timur saat ini relatif terkendali. “Inflasi Kutim cukup bagus. Harga dan stok barang masih terpantau dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Kutim, Suriansyah, menjelaskan bahwa tingkat inflasi bulanan di daerah tersebut saat ini berada pada angka minus atau mengalami deflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan barang masih mencukupi. “Dari pantauan kami, di Kutai Timur stok barang masih aman tersedia dan daya beli masyarakat juga masih tetap bagus,” ungkapnya.
Data yang dihimpun pemerintah daerah menunjukkan inflasi bulanan Kutai Timur berada pada angka -0,22 persen. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada pada kisaran 0,68 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pengumpulan dan pengolahan data inflasi tahunan secara lebih rinci agar dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. “Saya belum mengkomparasi data dari tahun-tahun lalu. Tapi secara garis besar sekarang lebih bagus,” tutup Suriansyah. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
