Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Rencana WFH satu hari sepekan dinilai mampu menghemat energi, namun berpotensi menambah beban rumah tangga dan tidak cocok bagi sektor pelayanan publik.
SAMARINDA – Wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang tengah dikaji pemerintah pusat sebagai langkah efisiensi energi memicu beragam respons di daerah, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Kebijakan yang direncanakan mulai diberlakukan usai Hari Raya Lebaran ini dinilai memiliki manfaat, namun juga menyimpan tantangan, khususnya bagi sektor pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan skema WFH satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sektor transportasi pekerja, di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai kebijakan WFH memiliki sisi positif sekaligus kekurangan yang perlu dikaji secara matang. Ia menyebut, penerapan WFH berpotensi mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan serta membantu pegawai menghemat pengeluaran BBM.
“Hanya saja memang ada plus dan minusnya. Dari sisi positif, WFH bisa mengurangi kemacetan dan pegawai juga bisa lebih hemat BBM,” ujar Samri saat ditemui di kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (25/03/2026).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan sistem kerja dari rumah. Menurutnya, instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik tetap membutuhkan kehadiran fisik karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kantor yang sifatnya pelayanan tidak mungkin bekerja dari rumah. Seperti di kelurahan, rumah sakit, dan kebersihan, itu tetap harus tatap muka,” tegasnya.
Selain aspek pelayanan, Samri juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Ia mengakui bahwa dari sisi pemerintah, WFH dapat menekan biaya operasional, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga pegawai.
Ia mencontohkan peningkatan penggunaan listrik akibat pemakaian perangkat elektronik dan pendingin ruangan atau air conditioner (AC), serta bertambahnya kebutuhan konsumsi harian selama bekerja dari rumah.
“Memang bisa mengurangi biaya negara, tetapi aktivitas di rumah itu justru bertambah. Misalnya penggunaan AC dan konsumsi harian, itu bisa membuat pengeluaran rumah tangga meningkat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menilai rencana kebijakan WFH perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Perlu dikaji lagi apakah kebijakan ini benar-benar membawa manfaat besar atau tidak. Jangan sampai hanya memindahkan beban negara, tetapi justru menjadi beban masyarakat,” tambahnya.
Wacana penerapan WFH ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam merespons dinamika global, khususnya kenaikan harga energi. Namun, implementasinya di daerah dinilai masih memerlukan penyesuaian dengan karakteristik layanan publik serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
