Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Paser mengevaluasi LKPJ 2025 dengan fokus pada capaian PAD, realisasi anggaran, dan prioritas pembangunan daerah.
PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2025, Kamis (26/03/2026), dengan fokus pada evaluasi kinerja pembangunan, realisasi anggaran, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin, didampingi Sekretaris DPRD Paser Iskandar Zulkarnain serta Wakil Ketua II DPRD Paser Hendrawan Putra, berlangsung di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapekat). Kegiatan ini turut dihadiri Badan Anggaran DPRD Paser, tim penyusun LKPJ, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Zulkifli Kaharuddin menjelaskan, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2025.
“Fokus rapat adalah pada capaian indikator kinerja utama, kinerja pendapatan, pembiayaan, serta program dan kegiatan. Selanjutnya akan pula di bahas tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait dokumen LKPJ Kabupaten Paser tahun 2025”, jelasnya.
Rapat diawali dengan pemaparan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang) Paser yang disampaikan Rusdian Nor terkait empat prioritas pembangunan daerah tahun 2025. “terdapat empat prioritas utama yang ditetapkan untuk tahun 2025 dengan 29 indikator kinerja utama”, jelasnya.
Empat prioritas tersebut meliputi peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas hidup anak, perempuan, dan pemuda, penurunan kemiskinan melalui perlindungan sosial, peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan infrastruktur berwawasan lingkungan.
Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser Nur Asni memaparkan realisasi anggaran tahun 2025. Ia menyebut realisasi belanja operasional mencapai lebih dari 90 persen, belanja modal 90,27 persen, dan belanja transfer 94,66 persen. “Adapun belanja tidak terduga digunakan untuk relokasi terkait bencana di Sumatera, yaitu untuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat”, paparnya.
Ia menambahkan, belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan mengalami penurunan realisasi menjadi sekitar 70 persen. Sementara itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terealisasi sebesar 99,6 persen.
“Untuk belanja pemeliharaan lainnya seperti belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kemudian pemeliharaan aset tetap tidak berwujud realisasi nya di 90 persen. Jadi untuk belanja pemeliharaan yang realisasi nya rendah hanya di belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi”, tambahnya.
Dalam hal pendapatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser Ali Nour Muhammad menyampaikan capaian PAD tahun 2024 melampaui target. “Angka ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah”, jelas Ali Nour.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan tren jika dilihat dari persentase dan nominal. “Jika dilihat dengan persentase, PAD tahun 2024 dan kinerja PAD 2025 mengalami penurunan dalam pencapaian target, yaitu dari 116 persen menjadi 110 persen. Namun jika dilihat dari sisi nominal, realisasi PAD Tahun 2025 mengalami peningkatan sekitar 52 milyar lebih”, ungkapnya lebih lanjut.
Ali Nour menambahkan, komponen pajak dan retribusi mengalami kenaikan, sementara pos lain-lain PAD mengalami penurunan signifikan. “Untuk retribusi dari rencana target 176 milyar mengalami pertumbuhan sebesar 177 milyar lebih, bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah dalam hal ini mengalami minus 73,89 persen jika dibandingkan tahun 2024. Untuk kedua jenis komponen ini penerimaan naik turunnya sangat signifikan karena disebabkan penyesuaian nomor pelat baru”, pungkasnya.
Anggota DPRD Paser Basri menegaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah ke depan. “Lkpj ini adalah bahan evaluasi. Dan ini akan menjadi dasar kita untuk pembahasan anggaran kedepan”, pungkasnya.
Melalui pembahasan ini, DPRD Paser berharap kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan efektivitas belanja untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. []
Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah
