Ban Dibakar! Demo Mahasiswa di DPRD Tarakan Memanas Soroti Anggaran Rp12 Miliar

Ratusan mahasiswa di Tarakan menggelar aksi demonstrasi menuntut evaluasi anggaran DPRD Kaltara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

TARAKAN – Gelombang tekanan publik terhadap kebijakan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memuncak dalam aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (06/04/2026). Massa menyoroti dugaan ketimpangan alokasi anggaran, khususnya belanja makan dan minum yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan sektor pendidikan.

Aksi yang digelar Aliansi Gerakan Masyarakat Penggugat Amanah Rakyat (Gampar) tersebut sempat berlangsung tegang. Massa membakar ban di depan gedung DPRD Kota Tarakan dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat saat berupaya masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam orasinya, peserta aksi menyampaikan kritik keras terhadap kinerja DPRD Kaltara yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami datang ke kantor Dewan Pengkhianat Rakyat. Kami minta masuk untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujar Anhar sebagaimana diberitakan Dialektis, Senin, (06/04/2026).

Selain isu kinerja, massa menyoroti besarnya anggaran makan dan minum DPRD Kaltara yang disebut mencapai Rp12 miliar. Angka tersebut dibandingkan dengan alokasi anggaran beasiswa yang hanya sekitar Rp5 miliar, sehingga dinilai mencerminkan ketimpangan prioritas kebijakan.

“Kami tidak rela anggaran tidak dilakukan efisiensi. Ini harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Gibran, menjelaskan bahwa pihaknya membawa enam tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Salah satu poin utama adalah mendesak seluruh anggota DPRD Kaltara menjalankan tugas secara profesional sesuai aturan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selain itu, massa meminta agar anggaran makan dan minum tersebut dibatalkan atau setidaknya dievaluasi secara menyeluruh karena telah menjadi polemik di tengah publik.

“Kami minta anggaran tersebut dialihkan ke sektor pendidikan untuk mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Gibran.

Tuntutan lain yang disampaikan meliputi dorongan peningkatan transparansi anggaran melalui pembukaan akses dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui laman resmi.

Massa juga mendesak adanya pergantian pimpinan DPRD Kaltara, termasuk meminta Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di tingkat provinsi dan pusat untuk mengusulkan pencopotan Ketua DPRD Kaltara.

Aksi tersebut melibatkan sekitar 19 lembaga, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas, BEM fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), hingga organisasi kepemudaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Aksi dipusatkan di DPRD Kota Tarakan karena kami juga menyoroti anggaran di tingkat kota,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan massa yang terus bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Kota Tarakan. Aksi ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap isu transparansi dan prioritas anggaran di daerah. []

Redaksi