Pansus LKPJ DPRD Balikpapan Kritik Layanan Dasar dan Anggaran

DPRD Balikpapan menyoroti kualitas layanan publik dan efektivitas anggaran dalam pembahasan awal LKPJ Pemkot Balikpapan.

BALIKPAPAN – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memasuki tahap awal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti kualitas layanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan dan jajaran terkait, Senin (20/04/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa menilai capaian indikator kinerja yang disampaikan Pemkot Balikpapan perlu dicermati lebih mendalam karena belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia menekankan pentingnya memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan optimal, terutama pada sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

“Indikator itu penting sebagai alat ukur, tapi yang lebih utama bagaimana implementasinya di lapangan. Jangan sampai capaian terlihat baik, tapi masyarakat masih merasakan kekurangan layanan,” ujarnya di Gedung DPRD Balikpapan.

Selain itu, Taqwa juga menyoroti efektivitas alokasi anggaran yang dinilai belum maksimal. Ia mengungkapkan masih terdapat sisa anggaran cukup besar di sektor pendidikan, sementara kebutuhan fasilitas dasar seperti ruang kelas dan sarana penunjang masih menjadi persoalan berulang.

“Ini menjadi catatan bersama. Artinya, perencanaan ke depan perlu lebih diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat,” katanya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Balikpapan Andi Arif Agung menegaskan, proses evaluasi tidak berhenti pada pembahasan umum. Pansus akan memanggil masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendalaman teknis terhadap capaian program.

“Dari situ nanti akan terlihat lebih rinci mana yang sudah tercapai dan mana yang perlu ditingkatkan. Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi untuk perencanaan ke depan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi dalam penyusunan peraturan daerah (perda) melalui sinergi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), guna memastikan kualitas regulasi baik dari sisi substansi maupun struktur hukum.

Sementara itu, Pj Sekda Balikpapan Agus Budi Prasetyo menyampaikan bahwa RDP tersebut merupakan tahap awal dalam penyampaian capaian indikator kinerja makro Pemkot Balikpapan. Ia memastikan seluruh masukan dari DPRD Balikpapan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program berikutnya.

“Beberapa sektor memang menjadi perhatian, seperti infrastruktur, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan kami dalami lebih lanjut bersama OPD terkait,” ujarnya.

Terkait anggaran yang belum terserap optimal, Agus menjelaskan sebagian besar berasal dari belanja operasional yang mengalami efisiensi, seperti pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

“Ke depan, tentu ini menjadi perhatian agar alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran sejak tahap perencanaan,” tutupnya.

Melalui pembahasan ini, DPRD Balikpapan berharap evaluasi LKPJ tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan mampu mendorong perbaikan nyata dalam pelayanan publik di Balikpapan. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah