Israel Tak Percaya Hamas Mundur dari Pemerintahan Gaza

Hamas menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza dan membuka jalan bagi komite teknokrat, tetapi Israel menilai langkah itu belum cukup selama Hamas masih memiliki senjata.

GAZA – Rencana transisi pemerintahan di Jalur Gaza memasuki fase baru setelah Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyatakan mundur dari tanggung jawab pemerintahan dan membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengelola wilayah tersebut.

Keputusan itu disampaikan Juru Bicara Hamas Hazem Qassem pada Senin (06/07/2026). Ia menyebut langkah tersebut sebagai perubahan posisi Hamas dalam pengelolaan pemerintahan di Jalur Gaza.

“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza,” katanya, sebagaimana diberitakan Cnn Indonesia, Selasa, (07/07/2026).

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas Ismail Al Thawabta mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP), Ketua Komite Darurat Pemerintah Mohammed Al Farra telah resmi mengajukan pengunduran diri.

Pengunduran diri itu disebut untuk memperlancar agenda pembangunan kembali Gaza yang akan dijalankan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokrat yang saat ini berbasis di Kairo, Mesir.

NCAG dibentuk oleh Board of Peace (BOP), badan yang didirikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menjadi mediator gencatan senjata pada Oktober 2025.

Namun, keputusan Hamas tersebut tidak langsung meredakan kecurigaan Israel. Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menilai langkah itu sebagai taktik agar Hamas tetap dapat mempertahankan senjata.

“Kesediaan kelompok tersebut untuk ‘memberi ruang’ bagi pemerintahan teknokrat dirancang untuk mencegah perlucutan senjata mereka sendiri,” kata Saar lewat unggahan di X.

Dia menambahkan, “Selama Hamas masih memiliki senjata, pemerintah sipil mana pun tentu akan beroperasi sesuai arahan Hamas.”

Israel menegaskan rencana Trump harus dijalankan secara penuh, termasuk kewajiban Hamas meletakkan senjata. Saar menyatakan Israel akan menilai langkah Hamas berdasarkan tindakan nyata, bukan pernyataan politik.

“Pada akhirnya, penilaian kami akan dipandu oleh tindakan, bukan janji, untuk memenuhi kebutuhan penting rakyat Gaza,” kata Saar lagi.

Selama menguasai Gaza, Hamas dikenal sebagai kelompok yang keras menentang Israel. Hamas juga mengecam rencana pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang ingin merebut Gaza City di Jalur Gaza dan menyebut rencana tersebut sebagai “kejahatan perang”.

Dalam pernyataannya, Hamas menilai penggunaan istilah “mengontrol” alih-alih “menduduki” menunjukkan pemerintah Israel berupaya menghindari tanggung jawab hukum “atas konsekuensi kejahatan brutalnya terhadap warga sipil.”

Hamas juga menuduh pemerintah Israel tidak memedulikan nasib para tawanan di Gaza yang berpotensi menjadi korban jika perluasan agresi dilakukan.

“Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka,” demikian pernyataan Hamas.

Keputusan Hamas mundur dari pemerintahan Gaza membuka peluang penataan ulang tata kelola wilayah tersebut, tetapi masa depan transisi masih bergantung pada sikap para pihak, terutama soal perlucutan senjata, jaminan keamanan, dan pemulihan kehidupan warga sipil. []

Redaksi