Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Samarinda meminta PLN mempercepat perbaikan gangguan listrik dan membenahi infrastruktur kelistrikan, terutama di wilayah pinggiran yang dinilai masih belum memadai.
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda mempercepat pemulihan layanan listrik sekaligus membenahi infrastruktur kelistrikan setelah pemadaman bergilir melanda sejumlah wilayah di Samarinda dalam beberapa hari terakhir.
Desakan itu disampaikan DPRD Samarinda setelah menerima audiensi manajemen PT PLN (Persero) UP3 Samarinda di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (08/07/2026). Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui DPRD atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah kawasan.
Rombongan PLN UP3 Samarinda diterima Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda Rusdi, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Saputra, Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi, serta anggota Komisi II DPRD Samarinda Joko Wiratno.
Usai audiensi, Helmi mengatakan PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dipicu kendala teknis pada sejumlah infrastruktur kelistrikan. Sejumlah titik disebut masih dalam proses perbaikan agar pasokan listrik dapat kembali normal.
“Agenda pertemuan hari ini adalah silaturahmi. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di Kota Samarinda. Dari penjelasan yang disampaikan, gangguan tersebut disebabkan oleh kendala teknis. Kami berharap ke depan pemadaman seperti ini tidak kembali terjadi,” kata Helmi kepada awak media.
Menurut Helmi, DPRD Samarinda meminta PLN tidak hanya menangani gangguan yang sedang berlangsung, tetapi juga melakukan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama di wilayah pinggiran yang masih memiliki jaringan dan instalasi kurang memadai.
“Kami berharap PLN dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam menata infrastruktur kelistrikan agar menjadi lebih baik. Terutama di daerah pinggiran yang masih memiliki instalasi yang belum memadai, karena hal ini juga berkaitan dengan tata ruang kota,” ujar Helmi.
Helmi menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam audiensi, proses perbaikan diperkirakan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan. DPRD Samarinda berharap gangguan tersebut tidak berlangsung lama karena berdampak langsung terhadap aktivitas warga.
“Mereka menyampaikan bahwa dalam satu atau dua hari ini persoalan tersebut diharapkan sudah dapat teratasi. Mudah-mudahan kondisi ini tidak berlarut hingga akhir Juli. Saat ini masih ada beberapa titik gardu induk yang sedang menjalani proses perbaikan,” jelas Helmi.
Selain meminta percepatan perbaikan, DPRD Samarinda juga menyampaikan keluhan masyarakat yang terdampak pemadaman. Gangguan listrik disebut tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
Helmi mencontohkan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti penjahit, pemilik warung makan, hingga pelaku UMKM berbasis digital, mengalami penurunan aktivitas bahkan terhenti sementara selama pemadaman berlangsung.
“Kami menyampaikan berbagai keluhan masyarakat kepada PLN, khususnya para pelaku usaha mikro dan warga yang menggantungkan mata pencahariannya dari listrik. Mulai dari penjahit, pemilik warung makan, hingga UMKM digital, semuanya ikut terdampak ketika listrik padam,” tutup politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
