Pemprov Kaltara Siapkan SINERGI agar UMKM Tak Tertinggal dari Investasi

Pemprov Kaltara memperkenalkan SINERGI Kaltara untuk menghubungkan 51.840 pelaku UMKM lokal dengan kebutuhan industri di Kawasan Industri Tanah Kuning.

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal masuk ke rantai pasok industri agar lonjakan investasi tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar. Upaya itu diwujudkan melalui gagasan Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kaltara (SINERGI Kaltara).

Gagasan tersebut diperkenalkan dalam focus group discussion (FGD) SINERGI Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (08/07/2026), sebagaimana dilansir Dkisp, Rabu, (08/07/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mengatakan SINERGI Kaltara dirancang sebagai jembatan antara UMKM lokal dan kebutuhan industri, terutama di Kawasan Industri Tanah Kuning.

“Kami menyusun SINERGI Kaltara sebagai langkah agar peluang ekonomi yang sangat besar benar-benar dapat dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” kata Denny.

Denny menjelaskan, Kaltara memiliki Kawasan Industri Tanah Kuning seluas 10.100 hektare yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kawasan itu diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan magnet investasi berskala besar.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan pelaku usaha lokal. Saat ini, terdapat sekitar 51.840 pelaku UMKM yang dinilai belum masuk dalam ekosistem industri tersebut. Kondisi itu menjadi tantangan karena ruang UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri masih terbatas.

“Ini menjadi persoalan yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai industri berkembang pesat, tetapi UMKM kita tidak ikut tumbuh,” ujarnya.

Menurut Denny, nilai investasi di Kaltara meningkat dari sekitar Rp11,79 triliun pada 2024 menjadi Rp30,64 triliun pada 2025 atau naik sekitar 160 persen. Angka itu menunjukkan kepercayaan investor terhadap Kaltara terus meningkat.

Meski demikian, kenaikan investasi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada pemerataan manfaat ekonomi. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita disebut baru berada pada kisaran 3,2 persen.

“Artinya, pertumbuhan investasi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat,” jelasnya.

Denny menilai kondisi itu terjadi karena belum ada mekanisme kolaborasi yang secara terintegrasi menghubungkan kawasan industri dengan UMKM lokal. Jika tidak segera diatasi, kebutuhan industri berpotensi lebih banyak dipenuhi dari luar daerah sehingga menimbulkan kebocoran ekonomi.

Selain berdampak pada ekonomi lokal, persoalan itu juga berisiko memperlebar kesenjangan sosial, melemahkan daya saing UMKM, menghambat program hilirisasi nasional, hingga menurunkan daya tarik investasi jangka panjang karena rendahnya pelibatan pelaku usaha lokal dalam prinsip keberlanjutan.

“Bahkan kita bisa menghadapi enclave economy, ketika investasi besar hadir tetapi manfaatnya hanya sedikit dirasakan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Karena itu, Denny mengajak seluruh perangkat daerah membangun kolaborasi untuk mendukung implementasi SINERGI Kaltara. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM, membantu pelaku usaha lokal memenuhi standar kebutuhan industri, serta memperkuat rantai pasok yang berkelanjutan.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu yang ingin kita wujudkan melalui SINERGI Kaltara,” pungkasnya. []

Redaksi