Rapat koordinasi yang diikuti 120 peserta dari berbagai instansi difokuskan untuk memperkuat koordinasi, tata kelola, dan tindak lanjut transformasi UKS/M di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
BANJARBARU – Sebanyak 120 peserta dari berbagai unsur pemerintah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah sehat melalui transformasi UKS/M di daerah.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (9/7/2026), menjadi bagian dari Program Kerja Tim Pembina UKS/M Provinsi Kalsel Tahun 2026 yang didukung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel Fahrurazi melalui Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Setda Provinsi Kalsel Siti Norbayah mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UKS/M melalui penguatan koordinasi antarinstansi.
“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan efektivitas peran Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pemahaman terhadap kebijakan dan Pedoman Sekolah/Madrasah Sehat, penguatan kelembagaan Tim Pembina, serta penyusunan rencana tindak lanjut dalam mendukung transformasi UKS/M di daerah,” ujar Siti Norbayah, sebagaimana diberitakan Diskominfo MC Kalsel, Jumat (10/07/2026).
Rakor mengangkat tema “Transformasi UKS/M sebagai Pusat Pembudayaan Hidup Sehat melalui Penguatan Tata Kelola dan Trias UKS yang Berkelanjutan.” Tema tersebut menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola UKS/M agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Peserta kegiatan berasal dari Tim Pembina UKS/M tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Untuk memperkaya pembahasan, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bappeda Provinsi Kalsel, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, serta Tim Pembina UKS/M kabupaten/kota yang membagikan praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan UKS/M.
Melalui forum tersebut, pemerintah menargetkan tercapainya kesepakatan bersama terkait penguatan sinergi lintas sektor, integrasi program UKS/M ke dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, hingga penerapan sistem pelaporan pembinaan UKS/M secara berjenjang sebagai dasar pemantauan dan evaluasi.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga menghasilkan kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang mampu memperkuat penyelenggaraan UKS/M di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Siti Norbayah. []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan