Empat Tahun Raih WTP, Kemnaker Diminta Terus Benahi Tata Kelola

Kemnaker mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut, sementara BPK menekankan pentingnya transparansi dan tindak lanjut konsisten atas rekomendasi pemeriksaan.

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak berhenti pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi konsisten menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Pesan itu disampaikan saat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengatakan, akuntabilitas dan keterbukaan harus terus diperkuat agar pengelolaan keuangan negara berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya sebagaimana diberitakan Kemnaker, Kamis, (16/07/2026).

Akhsanul juga menekankan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan temuan pemeriksaan benar-benar mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) BPK di Jakarta, Kamis (16/07/2026).

Dalam kegiatan itu, Kemnaker menerima opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut membuat Kemnaker mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran dalam menjaga ketertiban, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.

Menurut Afriansyah, perolehan opini WTP tidak membuat Kemnaker berhenti melakukan pembenahan. Kemnaker akan memperketat sistem pengendalian internal, mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, serta memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap unit kerja.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan penggunaan keuangan negara memberikan manfaat optimal bagi pelayanan ketenagakerjaan.

“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.

Konsistensi menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memperkuat pengendalian internal diharapkan dapat menjaga kualitas laporan keuangan Kemnaker sekaligus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan. []

Redaksi